Hidayatullah.com—Salah satu pendiri dan mantan anggota terkemuka kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyyah di Mesir, Najih Ibrahim, yakin rekonsiliasi adalah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah antara Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan pemerintah Kairo saat ini.
“Polarisasi membahayakan negara ini,” kata Ibrahim kepada Ahram Online (18/6/2015). “Tidak bisa satu kelompok politik dijebloskan ke penjara, sementara lainnya, yang menentang mereka, berada di dalam kekuasaan … Siklus seperti ini harus dihentikan.”
Sejak digulingkannya Muhammad Mursy, seorang tokoh Al-Ikhwan, dari kursi kepresidenan pada Juli 2013, pihak berwenang di Mesir menyatakan Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai kelompok terlarang, menangkap ribuan anggota dan pendukungnya, serta menjatuhkan vonis mati atau hukuman seumur hidup atas ratusan orang anggota dan pendukungnya. Sementara kelompok-kelompok bersenjata melancarkan serangan terhadap polisi dan tentara, terutama di wilayah Sinai Utara, sebagai aksi balasannya.
Ibrahim yakin akan perlunya rekonsiliasi antara Al-Ikhwan dan pemerintah Mesir. Hal itu berdasarkan pada “pengalaman sejarah Al-Jamaah Al-Islamiyyah dengan [presiden yang digulingkan] Mubarak.”
Di tahun 1970-an, kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyyah melakukan sejumlah serangan atas pemerintah Mesir. Yang paling menonjol adalah pembunuhan atas mantan presiden Anwar Sadat pada tahun 1981, menyusul ditandatanganinya Perjanjian Camp David oleh Sadat bersama Israel.
“Rekonsiliasi terbesar” dalam sejarah gerakan Islam dengan rezim Husni Mubarak, menurut Ibrahim, yaitu kesepakatan yang dicapai antara JI dengan pemerintah Mubarak. “Kami menghentikan kekerasan, dan sebagai imbal-baliknya, negara tidak mencari-cari justifikasi untuk melakukan pembalasan,” papar Ibrahim.
Pengalaman itu bisa diulang kembali sekarang, kata Ibrahim.
Tentu saja akan ada sejumlah hambatan untuk menuju rekonsiliasi itu, kata Ibrahim. Hambatan itu antara lain, siklus kekerasan dan balas dendam yang dilakukan antara Al-Ikhwan dan pendukungnya dengan polisi dan tentara Mesir. Sementara dari kalangan media –yang kebanyakan menentang Al-Ikhwan– serta rival-rival kelompok Islam di Mesir, bisa jadi tidak akan mendukung inisiatif rekonsiliasi tersebut.
Dan yang paling penting, perlu ada seorang pahlawan untuk mengambil “keputusan berani” guna mewujudkan rekonsiliasi, karena “kita tidak punya budaya rekonsiliasi di Mesir,” imbuh Ibrahim.
Hal itu dikatakan Ibrahim setelah anggota-anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun internasional belum lama ini berinisiatif untuk membuka kemungkinan rekonsiliasi antara pemerintah Mesir dan Al-Ikhwan Al-Muslimun Mesir. Turut ambil bagian dalam inisiatif itu adalah Youssef Nada, orang yang lama menjabat sebagai kepala biro urusan luar negeri Al-Ikhwan, serta Rachid Al-Ghannouchi, ketua partai Islam terbesar yang berlatarbelakang ideologi Al-Ikhwan di Tunisia, An-Nahda.
“Saya siap untuk bertemu dengan siapa saja yang menginginkan kebaikan bagi Mesir dan rakyatnya,” kata Nada kepada kantor berita Turki Anadolu.
“Komitmen kami atas legitimasi adalah melindungi kalian dan keturunan kalian, serta rakyat Mesir,” kata Nada, berbicara ditujukan kepada militer Mesir dan “putra-putra tentara Mesir yang jujur”.
“Saya tidak mengatakan tentara kurang patriotismenya atau korup, tetapi begitulah yang terlihat jelas pada sebagian pemimpinya,” kata Nada.
Ketika berbicara kepada Ahram Online, Ibrahim mengatakan bahwa pesan yang disampaikan oleh Nada tersebut bukanlah rekonsiliasi. Dan Ibrahim meragukan Al-Ikhwan benar-benar ingin melakukan rekonsiliasi.
Meskipun demikian, menurut Ibrahim, sebagai seorang tokoh terkemuka Nada dapat meyakinkan Al-Ikhwan agar mendukung inisiatif rekonsiliasi, bersama dengan para pembuat keputusan di dalam kelompok itu seperti Ibrahim Munir yang saat ini bermukim di London, serta Khairat El-Shatir jutawan dan pengusaha penyokong utama dana Al-Ikhwan yang saat ini mendekam di penjara.
Sementara itu, pendukung-pendukung Al-Ikhwan terpecah, kata Ibrahim. Sebagian menyerukan perdamaian, sementara lainnya menyerukan kekerasan. Kelompok bersenjata seperti Kataeb Helwan, Ajnad Misr dan Al-Eqab Al-Thawri mengklaim sebagai pelaku serangan-serangan dengan target seperti tiang-tiang listrik dan rel kereta. [Baca juga: Ajnad Misr mengaku sebagai pelaku ledakan di Universitas Kairo]
“Kekerasan melahirkan kekerasan,” kata Ibrahim, yang khawatir jika perseteruan antara negara (pemerintah Mesir) dengan kelompok Islam itu akan memburuk jika lebih banyak lagi pendukung Al-Ikhwan yang bergabung dengan kelompok ekstrim.
Jika Al-Ikhwan kembali ke ranah politik (giliran menjadi penguasa menggantikan rezim yang keras dan represif terhadapnya saat ini, red), kelompok itu akan mengadopsi sikap balas dendam dan “mengulangi bencana ini,” kata Ibrahim.
Keputusan untuk rekonsiliasi harus datang dari luar negeri, dan dengan “taktik berbeda” dari yang sekarang ini, imbuh Ibrahim.
Dalam kunjungannya ke Arab Saudi pekan lalu, politisi Islam Al-Ghannouchi menyarankan Riyadh sebagai pengawas rekonsiliasi di Mesir.
Al-Ghannouchi, salah satu tokoh Al-Ikhwan internasional terkemuka, menyarankan kepada para pejabat tinggi Saudi sebuah ide pribadinya untuk rekonsiliasi yang mana Al-Ikhwan akan membekukan aktivitasnya selama 10 tahun, dengan imbal-balik pemerintah Mesir akan membebaskan para anggota dan pemimpinya dari penjara dan rezim berhenti memburu mereka. Begitu kata sejumlah sumber di Tunisia kepada kepada Ahram Online, meskipun kantor Al-Ghanouchi menyangkal hal tersebut. [Baca juga berita sebelumnya: Deplu Amerika bantah ada pertemuan dengan Al-Ikhwan di Washington]
Al-Ghannouchi mengetahui pentingnya dia menyampaikan pesan itu sendiri ke Riyadh secara langsung, kata analis Tunisia Salah Gerouchi kepada Ahram Online. Baik Arab Saudi menerima atau tidak, ide itu sudah diajukan di tingkat regional.
Menurut Ibrahim, Arab Saudi dan Yordania akan menjadi calon terbaik sebagai pengawas perundingan-perundingan rekonsiliasi ini. Pasalnya, pemerintah Mesir tidak akan menerima Qatar atau Turki, yang selama ini terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada Al-Ikhwan.
Saudi siap untuk langkah tersebut, kata Ibrahim, meskipun mereka “sangat berhati-hati” karena mereka telah mengetahui bahwa kelompok “rahasia” Al-Ikhwan telah terbentuk di dalam negerinya setelah 2011 (pasca revolusi Januari di Mesir), meskipun sebelumnya kelompok tersebut berjanji untuk tidak mendirikan organisasi itu di Saudi. Langkah tersebut (membuka cabang di Saudi) bukanlah langkah yang cerdas dari Al-Ikhwan, kata Ibrahim, tetapi mereka kemudian menyadari konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapinya setelah muncul krisis ini (Mursy dilengserkan dan anggotanya diburu pemerintah Mesir, red).
Arab Saudi masih memiliki kepentingan untuk mengawasi rekonsiliasi itu, sebab Riyadh tidak ingin mengecualikan Al-Ikhwan yang ada di banyak negara Arab dari aliansi Sunni dalam menghadapi Iran (Syiah), kata Ibrahim.*
from hidayatullah
from
via Pusat Media Islam
