Oleh: Hadi Sasongko - Dir. POROS
Perhatian public terarah pada figur Joko Widodo dan Prabowo, seolah déjà vu, publik membaca kemungkinan ulangan duel Prabowo Subianto-Joko Widodo di gelanggang pemilihan presiden 2019. Setelah PDIP deklarasikan Joko Widodo di Rakernas III PDIP, Partai Gerindra mengumumkan hasil rapat koordinasi nasional (rakornas) yang menyimpulkan pemberian mandat bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden (capres) dalam pilpres 2019, Rabu (11/4). Dan Prabowo menyatakan siap menerima mandat yang diberikan tersebut.
Menarik menyimak ungkapan Haris Ashar dalam acara Indonesia Lawyer Club di tvOne, Selasa malam, (10/4/2018). “Pilpres ada menandakan negara yang ada, tetapi tujuan negaranya tidak ada,” lanjut dia prihatin. Ia mengatakan, membahas soal Jokowi dan Prabowo sungguh menghabiskan energi, oleh pasal Jokowi hendak melanjutkan, sedangkan Prabowo masih penasaran. “Komunitas politik sekarang sibuk mengongkosi dirinya saja. Maka saya bilang, keduanya sama-sama tidak menarik, sama-sama tidak mengakomodir kepentingan rakyat,” kata dia.
Ya, jadwal pilpres diselenggarakan setahun lagi, aroma persaingan menuju RI 1 sudah panas. Beredar nama-nama mentereng dua figur di atas. Negeri ini memang sedang mencari sosok pemimpin idaman. Pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi negara merdeka sepenuhnya, bukan sekedar menghantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan, sebagaimana dalam pembukaan UUD 45, belum masuk ke dalam kemerdekaan sepenuhnya. Penjajahan ini bukan lagi dalam bentuk fisik, melainkan secara non fisik. Hal ini tercermin dari tatanan politik yang opurtunistik, ekonomi kapitalistik, sosial budaya hedonistik yang sekarang ini mewabah di negeri ini.
Negeri ini butuh seorang pemimpin yang jujur, adil dan tegas. Pemimpin yang berani mengambil keputusan tepat demi kemaslahatan bangsanya, bukan pemimpin yang peragu, pemimpin yang lebih mengerti urusan rakyatnya ketimbang urusan pribadi dan golongannya, juga bukan pemimpin yang hanya mencari restu sang tuan asing.
Adapun paradigma membentuk kepemimpinan yang kuat ialah harus memiliki tiga unsur: 1. Kualitas dan integritas personal, 2. Sistem yang diterapkan, 3. Sikap pihak yang dipimpin. Pertama, pemimpin amat penting untuk memiliki kualitas dan integritas yang mumpuni. Tidak perlu ada dikotomi antara muda dengan tua, yang penting adalah kapabelitas. Negara yang baik hanya dapat lahir dari pemimpin yang memiliki visi menjadi pelayan masyarakat. Sementara itu, pemimpin yang hanya menipu rakyat, bermuka dua, atau menjadi antek asing jelas tidak bisa diharapkan.
Kedua, sistem yang diterapkan harus sistem terbaik. Sebagai contoh, seorang pemimpin paling hebat sepanjang masa, adalah Muhammad Saw, seorang yang mulia dan amanah, pada saat menjadi pemimpin Negara Islam Madinah saat itu juga memerlukan sebuah sistem aturan yang baik, berupa sistem Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Ketiga, pihak yang dipimpin alias rakyat harus senantiasa melakukan kontrol terhadap pemimpin. Ketika pemimpin mengambil kebijakan yang tidak tepat, maka masyarakat meski mengoreksinya. Karena pemimpin juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Sehingga diperlukan masyarakat yang sadar politik pula.
Sejatinya negri ini sedang terpenjara dalam kerangkeng sistem Kapitalisme-sekular. Siapapun pemimpin yang akan terpilih, selama masih dalam kerangka sistem ini maka hasilnya tetap nol, apalagi jika sampai yang terpilih adalah pengemban kapitalisme sejati.
Sudah saatnya masyarakat tidak mudah terlena dengan slogan-slogan perubahan, atau janji manis terwujudnya kesempurnaan demokrasi. Ralp Nader (1972) menjelaskan bahwa dalam sistem sekular seperti ini para kapitalis yang banyak berdaulat. Sedangkan H Newton (1963) bertutur bahwa kekuasaan diperuntukkan bagi siapa pun yang mampu membayarnya.
Karena itu, Indonesia membutuhkan pemimpin sejati untuk membawa negri ini menuju Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghofur. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertaqwa, pemimpin yang mau menerapkan aturan-Nya secara keseluruhan. [IJM]
