 |
| Lukman Noerochim,S.T.,M.Sc (kanan) |
KABARNASIONAL.INFO, SURABAYA - Utang pemerintah jumlahnya terus meningkat hingga Mei 2016 menembus Rp3.323 triliun. Angka ini lebih kecil dari total aset pemerintah. Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total aset pemerintah pusat mencapai Rp5.163 triliun.
Staff Ahli Forum Kajian Kebijakan Energi Indonesia (FORKEI) Lukman Noerochim,S.T.,M.Sc(Eng), mengatakan utang Indonesia saat ini tidak hanya ditanggung pemerintah, melainkan juga beban rakyat. "Kita ini hadapi kenyataan bahwa bertambahnya jumlah utang bukan beban pemerintah saja, tapi beban bagi semua rakyat Indonesia. Setiap penduduk Indonesia harus terbebani dengan Rp7 juta. Selain itu besarnya pembayaran utang tiap tahun hampir sama dengan tiga kali anggaran pendidikan, 11 kali anggaran kesehatan dan 33 kali dari anggaran perumahan dan fasilitas umum," jelas Lukman di kantor FORKEI, Surabaya, Senin (31/7).
Kepada KABAR NASIONAL Lukman mengingatkan jangan sampai kasus Srilanka terjadi pada Indonesia. Dia menjelaskan Pemerintah Sri Lanka tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar utangnya ke pihak Cina akhirnya menandatangani kesepakatan senilai triliunan dolar AS untuk membiarkan BUMN Cina mengambil alih pelabuhan di negara tersebut. “Jelas utang luar negeri bahaya, harus distop, kelola semua potensi di negara ini dengan benar” tambahnya.
Lukman menjelaskan, utang luar negeri pada prinsipnya makin menjerat ekonomi bangsa daripada meringankan. Selanjutnya dia sampaikan “Sebetulnya kita semua paham, potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beraneka ragam jenisnya, jika dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, niscaya kondisi ekonomi nggak kayak gini kok. Ini semua gara-gara liberalisme ekonomi. Harus ditolak. Kita ini negara kaya lho, nggak layak untuk dimiskinkan karena sistemnya salah” pungkasnya. [us]
