 |
| Gambar: Ilustrasi |
Oleh: Rosmiati
Mediaoposisi.com-Memasuki masa-masa penerimaan siswa baru. isu zonasi kembali menjadi perbincangan hangat di jagat publik. Pasalnya, Tidak sedikit pelajar yang depresi akibat tidak dapat bersekolah di lembaga idamannya. Pihak sekolah juga kebingungan sebab tidak mendapatkan anak murid. Selain itu, sekolah yang kewalahan dengan membludaknya siswa baru di sekolah mereka. Disamping fenomena ini, ada pula masalah lain yang dilakukan oleh masyarakat demi bisa mengelabui aturan ini yakni dengan pemalsuan Kartu Keluarga (KK).
Sebagaimana yang terjadi di Kediri Jawa Timur. Dilansir dari Kompas.com edisi 22/06/2019, Dewan Pendidikan Kota Kediri mencurigai banyaknya Kartu Keluarga (KK) titipan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA/SMK di Kota Kediri. Akibatnya, ada beberapa anak yang merupakan warga asli Kota Kediri gagal masuk zona sekolah yang dekat dengan rumah mereka. Menurut pernyataan Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri, Heri Nurdianto, dugaan itu diperkuat dengan masa setahun atau bahkan dua tahun sebelum anak masuk SMA/SMK, pihak orang tua telah titip KK pada keluarga kerabat yang domisilinya dekat dengan sekolah.
Buntut dari perbuatan ini, berdampak pada anak yang jarak rumahnya 1-2 kilometer dari sekolah gagal masuk SMA yang dituju. Itulah mengapa, muncul banyak kecaman dari orangtua murid dan juga para siswa itu sendiri.
Adapun sejumlah kejanggalan yang ditemui selama proses PPDB ini. Diakui oleh presiden RI sendiri, Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia itu, tidak menafikan bahwa sistem zonasi tahun ini tingkat permasalahannya lebih banyak dari tahun sebelumya (Kompas.com, 21/06/2019).
Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mengatakan bahwa sistem zonasi ini adalah jawaban dari kesenjangan di bidang pendidikan kita hari ini. Beliau mengungkapkan bahwa dengan diberlakukannya aturan berbasis jarak ini maka secara perlahan istilah sekolah favorit atau unggulan itu akan sirna dari cara pandang dan pikir masyarakat. Begitu pula dengan persebaran para guru. Yang selama ini dinilai, guru-guru hebat hanya terdelokalisasi di sekolah-sekolah tertentu saja (Indonesiainside.id, 23/06/2019).
Harapan dari aturan ini maka anak tidak perlu lagi menempuh jarak puluhan kilometer bahkan sampai menghabiskan waktu berjam-jam demi mencapai sekolah. Dengan diberlakukannya aturan berbasis jarak ini maka sang anak hanya boleh bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumahnya.
Sayangnya, harapan ini masih belum dijumpai di lapangan. Aturan zonasi ini tentu bukan baru tahun ini saja diberlakukan melainkan sudah beberapa kali berjalan. Namun, ketidakkondusifan di lapangan masih saja dijumpai. Tidak sedikit membuat gerah para orang tua murid.
Untuk itu, sistem zonasi ini patut dipertanyakan kembali apakah memang kelak program ini akan membantu bangsa ini dalam membenahi sekelumit pergolakan dalam sistem pendidikannya? Konon katanya telah banyak ketidakmerataan di dalamnya.
Pendidikan Harus Ditopang dengan Kekuatan Ekonomi
Pendidikan memang salah satu perkara penting yang wajib ada dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Roda perputaran kepemimpinan sangat membutuhkan insan-insan yang terdidik, berbudi luhur, dan ber-akhlakul karimah. Itulah mengapa setiap negara selalu memberlakukan berbagai kebijakan-kebijakan demi pencapaian di bidang ini.
Namun, tidak bisa dinafikan bahwa sistem pendidikan harus ditopang pula oleh kekuatan ekonomi yang kuat dan baik. Mengapa? Sebab, dalam pendidikan akan banyak hal yang harus dilakukan satu, diantaranya adalah pemerataan.
Melakukan pemerataan di bidang pendidikan berarti negara harus mampu mendistribusikan infra dan suprastruktur secara merata tanpa pandang bulu. Wajah sekolah di kota dan di desa tidak boleh ada pembeda baik dari sisi kurikulum, tenaga pengajar, kondisi bangunan sekolah, maupun isi di dalamnya. Sehingga kelak, tidak ada lagi wacana bahwa sekolah di kota lebih bagus dan maju dibanding di desa. Juga, sekolah di daerah ini lebih baik dari daerah lainnya.
Tentu untuk mencapai hal ini, dibutuhkan pasokan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Ditambah lagi, luasnya jangkauan wilayah Indonesia dengan jumlah sekolah yang juga tidak sedikit jumlahnya.
Sayangnya, pengelolaan sistem ekonomi yang berbasis materi seperti hari ini membuat harapan itu laksana tungku yang jauh dari bara api. Sistem ekonomi kapitalis telah merenggut keadidayaan negeri dalam mengolah hasil alamnya demi kemaslahatan hidup seluruh komponen bangsa di dalamnya.
Islam Menyeluruh Adalah Solusi Utuh
Tidak dinafikan bahwa munculnya sejumlah keributan dalam sistem ini akibat tidak adanya pemerataan dalam pendidikan itu sendiri. Alhasil, banyak orangtua yang cemas dan khawatir jika anak-anak mereka bersekolah di tempat yang dengan indeks prestasi rendah dan minim dari berbagai fasilitas penunjang belajar.
Maka, memperbaikinya bukan kemudian dengan membatasi jarak anak untuk bersekolah melainkan dengan menciptakan pemerataan tadi. Kapasitas dan kemampuan sekolah tidak boleh ada yang berbeda. Baik dari segi kurikulum maupun komponen penyokong dalam hal penyedian fasilitas sekolah lainnya juga harus dipenuhi.
Negeri ini, tentu banyak menyimpan sejumlah aset kekayaan yang tidak ternilai harganya. Jika dikelola dengan baik maka seluruh hajat hidup bangsa ini akan terpenuhi. Kita tentu tidak akan ribut-ribut lagi soal ketimpangan dan ketidakmerataan ketika hasil alam bangsa ini benar-benar dikelola demi kemaslahatan bersama.
Namun, semua kebaikan ini hanya bisa dicapai ketika mengambil Islam secara menyeluruh sebagai cara pandang baik dalam kehidupan perorangan maupun bernegara. Dalam Islam, penguasa wajib hukumnya memberi penghidupan yang baik lagi layak bagi segenap rakyatnya.
Apalagi soal pendidikan, sebagai institusi penuntut ilmu yang dipandang sebagai hal yang fardu’ain bagi setiap individu. Maka, sudah pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan pendidikan harus dimudahkan dan dipenuhi segala kebutuhannya. Bahkan, pendidikan di dalam Islam bisa ditempuh dengan tidak memungut biaya sepersen pun (gratis). Semua ini mampu dilakukan dengan memanfaatkan hasil alam di negeri-negeri kaum muslimin. [MO/ms]
