Oleh: Nurhayati, S.H.
(Pengamat Bidang Hukum)
Mediaoposisi.com-Menerapkan sistem demokrasi demi kemerdekaan yang adil, makmur dan sejahtera tinggal angan-angan. Sebelumnya kita berharap di era reformasi ini, demokrasi menjadi sistem yang solutif. Namun hari ini, kepercayaan rakyat terhadap demokrasi seolah dihempaskan, palsu dan mengecewakan.
Wajar jika rakyat merasa tertipu. Rakyat sudah demokratis, rakyat pula yang berakhir tragis. Rakyat sudah memilih dengan siapa mereka ingin dipimpin, tapi nyatanya rakyat dipaksa untuk rela dipimpin dengan yang bukan pilihannya. Kemana slogan pamungkas "Dari, oleh dan untuk rakyat"
Tentu rakyat merasa sangat terpukul pada proses pemilu 2019. Siapa menyangka, niat baik mengawal pemilu berakhir kematian oleh ratusan petugas KPPS yang meregang nyawa di masa penghitungan suara. Apalagi adanya tragedi 21-22 Mei, aksi menuntut tolak hasil pilpres 2019 didepan kantor Bawaslu RI ditanggapi berlebihan oleh aparat keamanan. Massa aksi yang menyuarakan ketidakpuasannya ada yang sampai tertembak peluru tajam. Lagi-lagi menimbulkan korban.
Kita sedang menanggung resiko penerapan sistem demokrasi-kapitalisme. Kita tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa ketika negara mengambil demokrasi sebagai sistem bernegara berarti mengambil ideologi kapitalis sebagai ideologi bangsa.
Asas kebebasan yang dilegalkan oleh demokrasi, mengamini tindakan hak memiliki apa saja sebesar-besarnya dalam ideologi kapitalis. Termasuk memperpanjang usia kekuasaan demi kepentingan pemilik modal. Kolaborasi kepentingan antara penguasa dan pengusaha yang dibalut dengan janji manis pemilu. Tentu tumbal utamanya adalah rakyat.
Sudah menjadi buah bibir ditengah kehidupan masyarakat. Setiap mau pemilihan, rakyat dibuai dengan janji kesejahteraan plus dibalik layar ada embel-embel rupiah untuk satu suara. Sehingga urusan politik, urusan menjadi wakil rakyat atau pemimpin rakyat, bukan soal siapa yang paling mulia cita-citanya, bukan pula tentang siapa yang paling pandai mengambil hati rakyat.
Urusan politik dan kepemimpinan ini hanya mengacu pada satu hal, yaitu siapa yang punya modal yang paling besar, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Karenanya tentu saja, pesta demokrasi bukan tentang rakyat bersuara untuk memilih, akan tetapi rakyat bersuara untuk dibeli. Sehingga hasil pemilihannya jangan ditanya, tentu hasil perolehan yang dibeli dengan modal terbanyak.
Saat ini pun, rakyat sudah kenyang dengan obral janji manis masa kampanye. Janji tersebut tak lagi memikat hati rakyat. Seperti kaset rusak yang terus berulang, rakyat sudah bisa menebak tatkala masa kampanye berakhir, janji tinggallah janji. Saat yang dipilih berhasil terpilih, seketika itu juga ia amnesia, lupa akan rayuan pulau kelapanya di masa kampanye.
Tak kehabisan akal, janji tak mempan, kinerja selama menjabat pun di obral. Lagi. Rakyat bahkan dibuat menganga lebar. Demokrasi macam apa yang menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan?
Seandainya ada setitik saja rasa keadilan, semestinya dengarkkan rakyat menyampaikan aspirasi kemudian bersama mencari solusi. Namun sekali lagi, tanggal 21 dan 22 Mei telah membuka mata rakyat, tak ada yang bisa diharap dari sistem cacat bernama demokrasi.
Wajarlah jika umat mulai menolak sistem demokrasi dan mencari solusi kepada selainnya. Umat sudah lelah, mungkin juga terlalu sakit hati. Nasibnya dipermainkan, hajat hidupnya terabaikan. Umat mulai menyadari akibat berhukum kepada selain hukum sang pencipta. Dampak yang menyengsarakan membuat umat sadar bahwa kita perlu mengembalikan hukum Allah ke bumi-Nya.
Mengembalikan hukum Allah berarti menjadikan khilafah sebagai solusi atas permasalahan umat. Karena masalah utamanya adalah penerapan demokrasi meniadakan syariat Islam dalam bernegara. Yang artinya sistem demokrasi tersebut harus dicampakkan dan menggantinya dengan syariat Islam. Pergantian tersebut hanya bisa dilakukan ketika negara mengadopsi khilafah. Institusi yang akan menaungi terterapkannya syariat Islam.
Namun hari ini kita dapati khilafah di fitnah dan di tuduh sebagai sistem yang memunculkan tumpah darah. Padahal pada kenyataannya, menerapkan sistem selain khilafah itulah yang memunculkan permusuhan dan pertumpahan darah. Dalam sejarahnya, dari masa Rasulullah hingga tahun 1924 M (yang berarti selama kurang lebih 13 abad lamanya), khilafah justru mempersatukan 2/3 bagian dunia dalam satu kepemimpinan Islam.
Justru dengan menerapkan khilafah, rahmat Allah menyebar hingga keseluruh alam. Dalam naungan khilafah, siapa saja termasuk non-Muslim merasakan keadilan dan keamanan yang terjaga dan terjamin. Tidak ada hak yang dilalaikan, tidak ada kewajiban yang tidak tertunaikan. Nyawa sangat dijaga, kehormatan sangat dijunjung. Umat bebas menyatakan ketidakridhoannya terhadap penguasa yang melakukan kedzoliman.
Tidak ada kecurangan sebab aturan berasal langsung dari sang Pencipta. Kesejahteraan terjamin sebab penguasa bertanggung jawab kepada Allah atas hajat hidup rakyatnya. Tidak ada yang merasakan kedzoliman. Tidak ada yang merasa kekurangan.
Seluruh manusia di dunia pasti menginginkan kepemimpinan demikian. Kepemimpinan yang dimana rakyat adalah urusan utama yang harus dilayani. Namun kepemimpinan seperti ini hanya ada dalam khilafah yang menerapkan syariat Islam. Sistem yang memanusiakan manusia,
yang bukan berasal dari akal kecerdasan manusia yang bersifat terbatas namun berasal langsung dari pencipta yang azali. Wallahu a’lam. [MO/vp]
