Oleh : Nasrudin Joha
Mediaoposisi.com-Ada fenomena unik menjelang Pilpres, ya itu terkait rilis survei yang tidak lagi tengok kanan kiri. Sebelumnya, lembaga survei koor memenangkan Jokowi tapi tetap menggunakan nalar sekaligus rasionalisasi. Selisih prosentasi yang wajar, temuan-temuan yang relevan.
Misalkan saja, temuan mayoritas pendukung Jokowi berpendidikan rendah itu rasional. Namun, rasionalisasi ini digunakan untuk mencatut nilai elektabilitas Jokowi tinggi, karena mayoritas penduduk bangsa ini masih berpendidikan rendah. Begitu kura-kura nalarnya.
Sejak rilis survei Litbang kompas yang menampar semua lembaga survei pro Jokowi, nampaknya surveyor abal-abal ini tak mau lagi terikat dengan nalar dan rasionalisasi. Buktinya, nalar mereka telah ditampar oleh temuan kompas.
Nah, mungkin karena kepalang sudah basah mandi sekalian. Sudah ketahuan belangnya, sekalian bikin survei Salon yang lebih heboh, tanpa perlu terikat nalar dan kaidah ilmu.
Misalkan saja, anggota dan pendukung FPI dikabarkan nyaris 50 % mendukung Jokowi. Ini nalarnya bagaimana ? Bagaimana mungkin FPI yang Imam besarnya dikriminalisasi rezim, diburu hingga keluar negeri, bisa melabuhkan pilihan kepada Jokowi ?
Juga tengok, bagaimana mungkin ada rilis survei umat Islam mayoritas pilih Jokowi ? Lha wong Simbol dan ajaran Islam itu dikriminalisasi di rezim Jokowi. Ulama dan tokoh Islam itu dikriminalisasi di rezim Jokowi. Bahkan, bendera tauhid dibakar itu terjadi di rezim Jokowi.
Ini sama persisnya, Framing PBB dukung Jokowi kemudian ditafsirkan HTI dukung Jokowi. Darimana logikanya ? Lha wong HTI ditindas di era Jokowi kok mau dukung Jokowi ?
Nah, karena muka rezim ini terlampau buruk dimata rakyat, lembaga survei ini habis habisan memoles bedak rezim. Mungkin, jika sebelumya pake bedak 1 cm, sekarang lembaga survei menambal muka rezim dengan bedak yang tebalnya ratusan meter. Agar wajah rezim nampak cantik dimata rakyat.
Ya tidak bisa, bedak salon politik survei itu, dengan satu semprotan air dari artikel Nasrudin Joha saja sudah luntur semua. Sudah kelihatan wajah buruk rezim dan bau busuknya yang kian menyengat.
Nah tinggal satu kekhawatiran, survei kalap ini digunakan sebagai langkah pra kondisi untuk curang. Ada DPT 17,5 juta invalid yang bisa mengokohkan untuk pembenaran hasil survei, dengan kertas pengumuman pemenangan rezim.
Sampai disini, nampaknya semua rakyat wajib pasang mata dan telinga, agar rezim durjana tidak mencuri aspirasi rakyat, dan memanipulasi hasil suara dari rakyat. Jika itu terjadi ? Rakyat mungkin akan ikut-ikutan kalap, memangnya hanya lembaga survei yang bisa kalap ?
