Oleh: Mahrita Julia Hapsari, M.Pd
(Praktisi Pendidikan)
Mediaoposisi.com-Konstelasi politik semakin terpolarisasi menjadi dua kubu. Bagaikan sekumpulan paku yang menempel pada kutub-kutub magnet, demikianlah keadaan masyarakat saat ini. Sistem demokrasi meletakkan kemenangan untuk meraih kekuasaan adalah pada suara terbanyak. membuat para kontestan melakukan berbagai cara merebut simpati rakyat.
Salah satu cara yang ditempuh para kontestan adalah dengan menjadikan ulama sebagai alat menaikkan elektabilitas. Cara ini dinilai ampuh mengingat mayoritas penduduk negeri ini beragama islam. Dan kebanyakan masih mendengarkan perkataan dan nasehat ulama. Dan menjadi pemandangan umum, pesantren-pesantren ramai menerima kunjungan ketika musim kampanye.
Ada kejadian unik dan videonya viral di media sosial. Ketika rombongan petahana mengikuti acara Sarang Berdzikir untuk Indonesia Maju di Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah pada Jumat, 1 Februari 2019. Seorang ulama yakni Kiai Maimun Zubair membacakan doa penutup pada akhir acara. Ulama yang akrab disapa Mbah Moen itu duduk di sebelah petahana dan membacakan doa yang di dalamnya justru menyebut nama calon presiden nomor urut 02 menjadi ra’is (pemimpin) (radarcirebon.com, 02/02/2019).
Demokrasi memang tak pernah membuat rakyat menjadi cerdas politik. Ulama pun dimandulkan perannya hanya sebatas mendoakan. Jika tercebur ke dalam kancah politik demokrasi, seakan luntur keilmuwan dan kharismatiknya. Sekali lagi, tersebab sistem demokrasi menghalalkan segala cara demi meraih suara terbanyak. Sekalipun dengan berdusta, menipu dan memfitnah. Hingga wajar saja Prof.Mahfud MD berpendapat bahwa jika malaikat masuk ke sistem Indonesia maka bisa menjadi iblis (republika.co.id, 07/10/2013).
Asas sekuler dalam demookrasi menempatkan ulama dengan porsi sekedar berfatwa, menganjurkan. Namun tak pernah dipakai oleh penguasa. Karena memang sudah asa demokrasi bahwa agama harus dijauhkan dari sistem kehidupan. Lihatlah fatwa riba haram bunga bank, haram BPJS, haram imunisasi MR, menguap begitu saja. Bahkan pemerintah kerap menyalahkan fatwa MUI jika program-programnya tidak berhasil, ini yang terjadi pada fatwa haram vaksin MR.
Yang kekiniaan, dan sangat memiriskan hati. Fatwa MUI di tahun 2015 tentang haram memilih dan mendukung pemimpin ingkar janji. Justru sang Ketua MUI yang menandatangani fatwa tersebut menjadi cawapres mendampingi si petahana mencalonkan diri lagi di Pemilu 2019 ini. Di sisi lain kita melihat sendiri bagaimana sepak terjang petahana. Survei dari Indonesia Network Election Survey (INES) merilis hasil hanya 19,5 persen responden setuju Jokowi-JK sudah tepati janji (aceh.tribunnews.com, 06/05/2018).
Sebuah Perppu dikeluarkan petahana dan segera disahkan menjadi UU. Dengan perppu itu, rezim ini membubarkan ormas yang rajin bersuara lantang mengoreksi dan mengkritik kebijakan petahana yang berbau liberalisme dan memberikan solusi Islam. Ulama dikriminalisasi, pembela agama di penjara, ajaran Islam di fitnah. Terakhir, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir pun dipermainkan kebebasan beliau. Dan ulama yang berada di seputaran petahana hanya bungkam melihat kedzaliman ini.
Ulama di sistem demokrasi hanya dijadikan alat untuk mendongkrak citra penguasa. Bahkan doa K.H. Maimun Zubair pun diminta revisi oleh orang-orang pendukung petahana. Hal tersebut menunjukkan ketiadaan adab pada ulama. Semua dilakukan demi kekuasaan.
Ketika kekuasaan adalah segala-galanya, dianggap sebagai jalan tol meraih kebahagiaan. Sementara agama telah dijauhkan dari kehidupan. Maka apapun akan digunakan sebagai cara meraih dan menjaga kekuasaan, termasuk memperalat ulama. Apalagi Indonesia adalah negeri mayoritas muslim. Inilah keniscayaan politik demokrasi.
Semasa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ulama ada di garda depan mengusir penjajah. Penjajahan dalam Islam adalah sebuah kezaliman. Serta merta para santri dan rakyat tunduk di bawah komando ulama untuk mengusir penjajah.
Ulama adalah pewaris para Nabi. Tugas yang diemban para Nabi adalah menyampaikan risalah Allah. Artinya, pehamahan ilmu agama yang dimiliki ulama, yang melebihi orang biasa adalah untuk disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang disembunyikan. Kebenaran dan kebatilan disampaikan secara jelas, tidak abu-abu.
Para Nabi dan Rasul pun berjuang dalam mengubah masyarakat jahiliyah menjadi beradab. Jahiliyah tersebab menolak syariat Allah, beradab tersebab memahami dan menerapkan syariat Allah. Tugas yang sama pun diemban oleh para ulama. Dengan kefakihan ilmu syariatnya, para ulama akan mentransformasi masyarakat melalui jalan dakwah. Hingga pemikiran dan perasaan masyarakat menjadi Islam.Hingga ketika syariat Islam diterapkan, masyarakat menerimanya dengan penuh keimanan.
Sepanjang masa kejayaan Islam, para ulama menjadi garda terdepan dalam mengoreksi penguasa. Bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan penguasa. Bukan pula untuk menjatuhkan kredibilitas penguasa di hadapan rakyatnya. Muhasabah yang dilakukan ulama adalah untuk memastikan bahwa penguasa tidak berlaku zalim dengan menerapkan peratuan selain syariat Islam. Senantiasa memastikan penguasa mengatur urusan rakyat dengan aturan Islam yang akan melahirkan keadilan, ketenangan dan kesejahteraan.
Mari mengembalikan peran ulama yang telah dimandulkan oleh politik kekuasaan ala demokrasi. Semoga para ulama segera terbangun dari mimpi buruk ilusi demokrasi yang telah mereduksi perannya.[MO/sr]
