 |
| Gambar: Ilustrasi |
Oleh: Iza Inqilaby
(Mahasiswi)
Mediaoposisi.com-Pada panggung debat perdana pilpres 17 Januari lalu, korupsi menjadi salah satu persoalan yang selalu diangkat. Masing-masing pasangan calon (paslon) mengklaim akan memberantas korupsi sampai ke akarnya, tidak peduli siapapun yang melakukannya. Bahkan Kubu capres petahana mengklaim bahwa lawannya sebagai paslon yang didukung oleh partai yang paling korup.
Beberapa hari lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (KoTim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar Rp. 5,8 triliun dan USD 711 ribu. KPK menduga Supian menyalahkan kewenangannya terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) pada tiga perusahaan. (m.detik.com)
Menanggapi hal ini, Sekretaris jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan kader yang terlibat korupsi akan dipecat tanpa terkecuali. Hasto menambahkan bahwa PDI Perjuangan mengutuk perilaku korupsi. (m.merdeka.com)
Selain itu, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerinda, Andres Rosiade, menilai banyak kasus korupsi yang melibatkan kader dari partai pendukung capres petahana. Andre juga mengatakan tuduhan pendukung Jokowi soal banyaknya kader Gerinda yang tersangkut kasus korupsi adalah salah alamat. Menurut Andre, praktik korupsi justru tumbuh subur di partai koalisi Jokowi. (m.detik.com)
Apabila dilihat dalam berbagai pemberitaan media, partai politik (parpol) yang ada saat ini saling mengklaim akan memberantas korupsi. Saling klaim ini dianggap penting untuk memikat hati masyarakat, karena sadar betul bahwa sejatinya tidak ada masyarakat yang ingin dipimpin atau diatur oleh orang yang korupsi.
Di alam demokrasi ini, parpol memiliki peran yang penting. Sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di Lembaga legislatif maupun eksekutif, parpol memiliki peran dalam menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat sebagai kebijakan pemerintah.
Kasus korupsi banyak terjadi di tubuh kader parpol pengusung demokrasi. Hal itu menunjukkan hakikat demokrasi sebagai biang korupsi. Spirit pemberantasan korupsi yang selama ini selalu diucapkan nyatanya tidak berdampak sama sekali. Seperti dilansir dalam m.detik.com pada 31/01, Transparency International Indonesia (TII) menyebut bahwa korupsi yang dilakukan aktor politik termasuk pejabat dan anggota dewan “masih parah” dan Indonesia setara dengan Sri Lanka dan Swaziland.
Bahkan jika ditilik ke belakang pada akhir tahun 2018 lalu, Eks bos Bank Century Robert Tantular mendapatkan remisi 77 bulan dan bebas bersyarat. Dari vonis 21 tahun penjara, ia hanya menjalaninya selama 10 tahun. (m.detik.com)
Kejadian ini membuktikan ketidakseriusan dalam memberantas korupsi. Sanksi yang diterapkan justru tidak membuat jera para pelakunya. Dan malah semakin menambah subur praktik korupsi di negeri ini. Fakta yang saat ini terpampang jelas di depan mata seharusnya mampu membuat masyarakat sadar betapa bobroknya sistem demokrasi yang diterapkan. Dan seharusnya juga bisa memunculkan keinginan untuk mencampakkan sistem yang saat ini diterapkan.
Islam memiliki petunjuk dalam meminimalisir bahkan memusnahkan praktik korupsi yang dilakukan oleh individu. Ketakwaan individu kepada Sang Pencipta akan membuat individu menyadari bahwa segala aktivitas yang dilakukannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Untuk mewujudkan individu yang bertakwa dibutuhkan sebuah sistem yang menerapkan aturan Pencipta di segala aspek kehidupan. Sistem tersebut adalah Sistem Islam, bukan sistem demokrasi karena sistem demokrasi justru memisahkan aturan Pencipta dari kehidupan.
Wallahu a’lam bi sh-shawab [MO/re]
