Aminidin Syuhadak
(Dir. LANSKAP)
Rezim demokrasi hari ini dianggap menawarkan perubahan kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Fakta menunjukkan tawaran itu seperti surplus harapan. Faktanya BBM masih naik, listrik naik, BUMN Rugi, BPJS rugi, impor naik, TKA makin marak, utang luar negeri meningkat pesat, harga sembago merangkak naik, buy back Indosat gagal, mobil ESEMKA, masih ingat proyek ini? Tahu sendiri khan sekarang nasibnya… belum lagi bicara janji 10 juta lapangan kerja, sementara pertumbuhan ekonomi 7% gagal.
Rezim demokrasi hari ini sungguh sangat represif, indikasinya adalah pencabutan BHP HTI dan penahanan banyak ulama dan tokoh kritis dalam kasus yang disebut sebagai ujaran kebencian. UU Ormas telah mengubah Pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang dapat menilai dan menentukan apakah suatu ormas telah melanggar atau tidak atas perppu a quo, ini salah satu karakter institusi ekstraktif. Pemerintah menerbitkan Perppu Ormas kini menjadi UU ormas yang mengusung asas “contrario actus” tanpa adanya asas legalitas (due process of law). Lebih lanjut bahwa penerapan asas “contrario actus” tanpa asas legalitas seharusnya tidak boleh dipakai untuk membatalkan pengesahan hak asasi seperti menikah dan berserikat.
Dalam ekonomi, pemerintah dianggap gagal karena telah mempraktikkan kebijakan-kebijakan liberal. Padahal, pemerintah bertanggung jawab memenuhi hak-hak seluruh rakyat. Untuk itu, negara tentu harus mempunyai cukup dana. Hal ini bisa diwujudkan jika kekayaan alam seperti tambang minyak, mineral, batubara, dll dikelola oleh negara secara amanah dan profesional, yang hasilnya sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kepentingan rakyat.
Karena itu, sudah saatnya umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini menolak segala bentuk liberalisasi yang dipaksakan atas negeri ini. Liberalisasi adalah buah dari demokrasi. Demokrasi akarnya adalah sekularisme. Inti sekularisme adalah penolakan terhadap segala bentuk campur-tangan Allah SWT dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Wujudnya adalah penolakan terhadap penerapan syariah Islam oleh negara dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Padahal Allah SWT telah berfirman:
Apakah sistem hukum Jahiliah yang kalian kehendaki? Siapakah yang lebih baik sistem hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).
Kenyataan yang ada membenarkan firman Allah SWT di atas. Akibat hukum Allah SWT ditolak dan malah hukum manusia yang diterapkan pemerintah, negeri ini tidak pernah bisa mengatur dirinya sendiri. UU dan peraturan dibuat bukan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan rakyat banyak, tetapi sekadar untuk memuaskan hawa nafsu dan memuluskan jalan pihak asing untuk menjajah negeri ini. Akibatnya, krisis multidimensi tetap melilit bangsa ini. Mahabenar Allah Yang berfirman:
Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Quran), baginya penghidupan yang sempit, dan di akhirat kelak ia akan dibangkitkan dalam keadaan buta (QS Thaha [20]: 124).
Pertanyaannya: Mengapa kita masih terus saja menerapkan sistem hukum produk manusia yang terbukti banyak menimbulkan kemadaratan?
Mengapa kita masih percaya pada sistem demokrasi yang menjadi ‘pintu masuk’ liberalisasi yang terbukti mengancam kepentingan rakyat?
Mengapa kita masih meyakini sekularisme sebagai dasar untuk mengatur negara dan bangsa ini?
Mengapa kita masih percaya kepada penguasa yang nyata-nyata hanya mementingkan diri sendiri, kelompok/partainya, bahkan pihak asing atas nama demokrasi?[]
from Pojok Aktivis
