Oleh: Himatul Solekah
(Alumnus Univ. Negeri Malang)
Mediaoposisi.com-Di era digital laju perkembangan bisnis start up begitu pesat. Apalagi 4 perusahaan rintisan atau start up di Indonesia telah memiliki valuasi nilai hingga US$ 1 miliar, yang beken dengan sebutan Unicorn.
Istilah ini sempat diajukan juga oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo pada debat capres kedua terkait infrastruktur yang akan dibangun demi menunjang unicorn.
Jelmaan unicorn tak lepas dari investasi asing kepada 4 perusahaan start up, seperti Tokopedia yang mendapat pendanaan dari Softbank Japan dan Sequoia Capital senilai Rp 1,3 trilliun pada tahun 2014 dan dari Alibaba Group senilai Rp 14,7 trilliun di tahun 2017, Traveloka mendapat kucuran dana dari perusahaan travel AS Expedia senilai Rp 4,6 trilliun pada bulan Juni 2017.
Sementara menurut Achmad Zaky CEO Bukalapak, valuasi yang dimiliki lebih dari Rp 13,5 trilliun, dan Go-Jek mendapatkan suntikan dana dari Google hingga mencapai valuasi lebih dari Rp 53 trilliun (tribunnews.com, 17/02/2019).
Bukan hal yang mustahil jika asing turut campur dalam pendanaannya, karena kapasitas pengumpulan modal dari dalam negeri belum bisa diharapkan sehingga butuh pasokan dari asing, menurut Anika Faisal Direktur BTPN.
Bahkan tidak adanya aturan terkait pengambil alihan start up dengan penanaman modal asing serta adanya kesempatan yang besar di Indonesia, menjadikan banyak bermunculan unicorn-unicorn. Dari 7 perusahaan unicorn di Asia Tenggara, 4 di antaranya ada di Indonesia. Bahkan tahun 2019 Indonesia menarget akan menambah 1 unicorn lagi.
Perusahaan-perusahaan asing menyoroti Indonesia sebagai santapan lezat yang dinilai memiliki keuntungan yang menjanjikan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan terkenal konsumtif. Maka sudah pasti para pemilik modal besar yang akan menguasai pemilik modal kecil.
Aliran keuntungan pun akan mengalir deras ke saku-saku para kapitalis. Sebagaimana perusahaan Freeport di Papua, berapa % keuntungan yang diberikan kepada Indonesia? Dan kebermanfaatan apa yang bisa menunjang perekonomian Indonesia?.
Kekhawatiran investasi asing adalah hal yang wajar karena belajar dari pengalaman. Justru tidak wajar jika modal asing dianggap mampu mengangkat perekonomian Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Mindset inilah yang dibentuk para kapitalis agar bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya di negeri yang memiliki kekayaan melimpah.
Karena tolok ukur kebahagiaan kapitalis adalah mendapatkan materi ataupun manfaat dengan melakukan segala cara. Sehingga tidak asing dengan istilah “tidak ada makan siang gratis”.
Disinilah akhirnya perlu ketegasan Negara terhadap segala hal yang melemahkan kedaulatan Negara. Karena Negara berdikari salah satunya anti dengan investasi asing, khususnya di bidang strategis (contoh: persenjataan, media informasi dan komunikasi, percetakan uang, dan masih banyak lagi). Sebab penguasaan bidang-bidang tersebut akan mempermudah asing menyetir Negara jarahannya.
Kepemilikan umum pun seharusnya juga untuk rakyat, tidak boleh diprivatisasi seperti saat ini. Akibatnya, timbul kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Begitulah cara Islam mengatur investasi asing. Boleh tidaknya investasi asing standarnya adalah syariat Islam.[MO|ge]
