Oleh : Yuchyil Firdausi, S.Farm., Apt
Debat Kedua Pilpres 2019 yang dilaksanakan tanggal 17 Februari lalu telah menuai perdebatan yang panjang. Pasalnya penampilan capres nomor urut 01 yang dengan percaya diri menyampaikan data-data hingga memukau rakyat ternyata faktanya tidak sesuai atau bahkan bertolak sama sekali dengan data yang disampaikan tersebut. Usai debat capres berbagai media pun mencocokkan data yang dilontarkan di panggung dengan data dari BPS, BNPB, LSM, dan kementerian.
Sebut saja data tentang kebakaran hutan dan lahan gambut. Capres nomor urut 01 menyebut tak ada lagi kebakaran hutan dan lahan dalam 3 tahun terakhir, namun rupanya ada data berbeda menurut BNPB (m.detik.com/news). BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana merekapitulasi bencana alam termasuk kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bahkan tahun 2019 ini sudah tercatat terjadi beberapa kali karhutla. Sejak 2016 hingga 2019 masih terjadi karhutla yang juga mengakibatkan korban hilang/ meninggal dunia (m.detik.com/news). Masih berhubungan dengan karhutla, capres 01 menyatakan lagi bahwa tidak adanya karhutla sebab pemerintahan telah menindak tegas 11 perusahaan dengan memberi sanksi denda sebesar Rp 18.3 Triliun. Padahal menurut LSM Green Peace Indonesia menyebut bahwa belum ada dari 11 perusahaan tersebut yang membayar ganti rugi ke negara.(www.gelora.co).
Begitupula dengan konflik agraria yang diklaim oleh Capres 01 bahwa tidak ada konflik agraria. Padahal berdasarkan pernyataan Dewi Sartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik tanah menyebar di seluruh Indonesia, didominasi oleh Riau, Sumatra Utara, dan Jawa Barat sejak 2014. Bahkan pada akhir tahun lalu (2018), Riau menyumbang 42 konflik, Sumatra Utara 23 konflik dan Jawa Barat (m.cnnindonesia.com). Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2018 yang diterbitkan oleh KPA letusan konflik agraria periode 2014-2018 menimbulkan banyak korban di antaranya adalah 41 orang diduga tewas, 546 dianiaya hingga 51 orang ditembak (m.cnnindonesia.com). Dikutip dari www.teropongsenayan.com selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017) telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria, sementara itu 2018 tercatat sejumlah 16 kasus konflik lahan terkait infrastruktur. Proyek-proyek tersebut berujung pada sengketa lahan.
Jelas sudah perbedaan penyampaian data yang bertolak belakang yang dilakukan oleh capres 01 demi meraih kepercayaan rakyat. Calon Presiden artinya adalah dirinya merupakan calon bagi pemimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Apalagi capres 01 merupakan petahana yang artinya sebelumnya telah menjabat menjadi presiden pada periode 2014-2019. Dalam 5 tahun kepemimpinannya sudah nampak janji-janji nya saat kampanye yang lalu banyak yang tidak dipenuhi dan pada tahun ini mencalonkan diri lagi menjadi presiden dengan memaparkan data-data penuh kebohongan atau kekeliruan? Bagaimana mungkin kepemimpinan menjadi berkah apabila dimulai dengan sebuah kebohongan? Namun hal ini menjadi sebuah kewajaran dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi segala cara akan dilakukan demi meraih tujuan, pun juga dalam urusan pilpres. Maka demi meraih suara rakyat dan mempengaruhi pilihan masyarakat, kebohongan berupa data diplintir pun akan dilakukan. Inilah produk dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berperilaku, sehingga bohong menjadi sah untuk dilakukan termasuk berbohong kepada rakyat. Apalagi dalam sistem demokrasi yang identik dengan kapitalisme yang hanya memperjuangkan kepentingan para pemodal, bukan kepentingan rakyat yang diperjuangkan. Dasar dari kapitalisme sendiri pun adalah sekulerisme, yaitu memisahkan aturan agama dalam kehidupan. Oleh karena itu dalam pandangan sekulerisme nilai-nilai agama tidak harus diterapkan dalam kehidupan, bahkan boleh diabaikan. Karena itu muncullah kaidah tujuan menghalalkan segala macam cara, berbohong pun akan dilakukan tanpa rasa bersalah.
Berbohong adalah salah satu akhlak buruk yang haram dilakukan oleh seorang muslim. Kelak semua perbuatan dan perkataan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa taala, tak terkecuali juga para pemimpin yang akan dimintai pertanggunjawaban atas kesesuaian ucapan dengan perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang hamba yang Allah minta dia mengurus rakyat, dia mati pada hari dimana dia menipu rakyatnya kecuali Allah haramkan baginya surga (HR Al-Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu seorang muslim, terlebih lagi pemimpin muslim tidak akan pernah melakukan kebohongan sebab keimanannya pada Allah SWT justru akan mendorong dia untuk senantiasa terikat dengan hukum-hukum Allah SWT.
from Pojok Aktivis
