Oleh: Asia Muin,S.Pd
Mediaoposisi.com-Pemerintah sudah harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium. Hal itu demi memperbaiki defisit transaksi . Sayang, kenaikan BBM yang seharusnya berlaku per pukul 18.00, Rabu (10/10),
dibatalkan.Jika tidak dibatalkan, harga premium naik sekitar 7%. Kenaikan ini dilakukan untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah.
Jika pemerintah tetap menunda kenaikan harga premium diperkirakan bakal berdampak negatif. (detik.com 12/10/2018)
Demi rakyat atau pihak asing??
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin memberatkan masyarakat.
"Hitung-hitungan waktu itu bahwa akan memberatkan ke masyarakat kecil, jadi beliau bilang tunda dulu, dihitung lagi, begitu saja.
Karena jumlahnya juga nggak besar juga. Premium juga penggunaannya nggak banyak, tapi presiden itu pro kepada rakyat kecil," kata Luhut di Art Bali Nusa Dua, Sabtu (13/10/2018).
Menunda menaikkan harga bbm karena tidak ingin memberatkan rakyat seoalah olah ini dilakukan demi kepentingan rakyat. Padahal tidak ada bedanya antara menaikan sekarang atau nanti. Yang jelas, kapanpun itu kenaikan harga bbm pasti membuat rakyat susah.
Jika harga bbm naik, harga transportasi pasti naik, harga bahan baku naik, harga semua kebutuhan pasti naik dan inflasi akan naik. Akibatnya, daya beli rakyat turun. Yang paling terdampak adalah rakyat dengan pendapatan pas pasan.
Kenaikan harga bbm akan menambah jutaan jumlah orang miskin. Apalagi ini bukan yang petama kali harga bbm akan dinaikan. Tercatat semenjak pemerintahan jokowi-jk kurang lebih 12 kali harga bbm naik. Jika ini demi rakyat kenapa dari awal tidak dinaikan.
Alasan sebenarnya dibalik tindakan pemerintah menaikkan harga bbm tidak lain demi menyempurnakan agenda liberalisasi di sektor migas sekaligus demi memenuhi kemauan pihak asing.
Liberalisasi migas adalah pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara. Kebijakan ini jelas sangat merugikan dan sangat menyengsarakan rakyat yang sejatinya pemilik sumberdaya alam.
Liberalisasi itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan pihak asing yaitu IMF, Bank dunia, dan lembaga internasional lainnya.
Bukti ketidakseriusan pemerintah mengurusi rakyat
Di lansir dari detik.com 12/10/2018, Pemerintah bisa dibilang plinplan setelah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium sekitar 7%. Namun tak sampai satu jam kemuadian keputusan sebelumnya langsung diralat.
Pengumuman dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Sofitel Luxury Hotel Nusa Dua Bali, dan dirinya pula yang mengabarkan penundaan kenaikan harga Premium.
Pemerintah menganggap enteng dampak kenaikan harga bbm bagi rakyat kebanyakan, pemerintah mengklaim dampak kenaikan bbm hanya berlangsung 3 bulan. Itupun bisa diredam dengan kompensasi dan program yang dianggap produktif.
Sikap pemerintah seperti ini meremehkan kesusahan yang diderita oleh rakyat kebanyakan dan bukti ketidak seriusan pemerintah dalm mengurusi rakyat. Apalagi dalam masalah ini menaikkan harga bbm kemudian menurunkan lagi dalam beberapa saat.
Hanya dengan islam solusinya
Kebijakan kapitalistik tidak akan pernah berpihak pada rakyat tetapi kepada asing. Sehingga sesuatu yang mustahil jika menaikkan lalu menurunkan harga premium ini dianggap untuk tidak memberatkan rakyat.
Selama Pengelolan Minyak dan gas (MIGAS) serta SDA yang lainnya tidak sesuai dengan pandangan islam. Minyak dan Gas serta sumber daya alam lainnya yang melimpah dalam pandangan islam merupakan milik umum.
Pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Tambang migas itu tidak boleh dikuasai swasta apalagi pihak asing. Rasul SAW. Bersabda:
Kaum muslim berserikat dalam 3 hal: padang rumput, air, dan api (HR. Abu Daud dan Ahmad)
Kebijakan ini selain menyusahkan rakyat dan menyenangkan kapitalis dan asing juga jelas menyalahi syariah. Untuk itu migas, listrik, dan sda yang lainnya harus dikelola sesuai ketentuan syariah.
Hal itu hanya bisa sempurna dilakukan dengan menerapkan syariah. Dengan kepemimpinan islam yang tegak diatas keimanan dan berjalan diatas standar kebenaran hakiki bukan standar kepentingan asing. sudah saaatnya ummat berjuang mewujudkannya.
Dengan itu migas dll akan menjadi berkah yang mensejahterahkan seluruh rakyat. Dengan itu pula rahmat Allah dan kenikmatan tiada tara bisa didapat diakhirat kelak.[MO/gr]
