Oleh : Isna Yuli
(Women Movement Institute)
Mediaoposisi.com-Peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2018 adalah peringatan ketiga sejak pemerintah menetapkannya melalui keputusan presiden nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.
Sebagai umat Islam mestinya kita bangga karena pemerintah telah mengapresiasi peran santri hingga ditetapkannya sebagai Hari Nasional. Rakyat Indonesia sendiri tak pernah melupakan peran santri dan ulama dalam merebut kemerdekaan.
Dalam Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah hal yang wajar jika terdapat 25.938 pesantren yang tersebar diseluruh Indonesia dengan jumlah santri mencapai 3.962.700 (kemenag.go.id).
Melihat antusias santri dan pesantren dalam merayakan hari santri nasional tersebut seolah memperlihatkan rona kegembiraan karena mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Mengingat sebelum di tetapkannya hari santri, pesantren dan santri hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
Ditengah hangatnya diskusi persoalan keIslaman dan keIndonesiaan, pemerintah seolah memiliki jembatan penetralisir isu isu yang beraroma menyudutkan kepentingan salah satu pihak.
Pesantren seolah menjadi oase yang mampu meredam berbagai gejolak yang datang silih berganti, tendensi politik, kesejahteraan ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.
Pemerintah berusaha menggandeng santri dan pesantren untuk menangkal efek dari gejolak politik yang terjadi. Namun yang terlihat di masyarakat justru adanya upaya pembelokan potensi besar santri dan pesantren guna mendukung segala kebijakan sekuler pemerintah.
Demikian juga masyarakat mencium aroma suksesi pemilu 2019 membayangi Hari Santri. Meskipun kampanye belum dimulai tapi pendekatan demi pendekatan telah banyak dilakukan.
Wajar ketika momentum pemilu seperti ini, para kontestan memperebutkan suara santri, mulai dari kontestasi tingkat lokal sampai pada level nasional, mengingat banyaknya suara yang dimiliki dari kalangan santri.
Meskipun dalam pernyataan salah satu kontestan menampik adanya kampanye, tetapi banyak janji-janji yang telah diumbar jika nanti mendapat kemenangan.
Kedekatan salah satu pasangan capres dengan dunia pesantren disinyalir menjadikan pesantren sebagai kantung-kantung suara dalam pemilu kelak.
Dalam peringatannya kemarin mulai dari Presiden, ketua Ormas, serta berbagai tokoh masyarakat senantiasa mengingatkan kembali peran penting santri dalam perjuangan kemerdekaan dan penegakan hukum di negri ini.
Jika dahulu santri dan Kyai bahu-membahu mengusir penjajah dengan pekikan takbir disemangati dengan nuansa jihad, maka saat ini seharusnya semangat itupun harus tetap ada.
Berharap terdengar kembali pekikan takbir dalam semangat jihad melawan keterjajahan pemikiran, pemikiran yang banyak disetir oleh kepemimpinan berfikir sekuler.
Adanya kepemimpinan berfikir sekuler yang menjalar di tengah masyarakat saat ini lebih berbahaya dibanding dengan adanya penjajah secara fisik.
Karena, semangat mangusir penjajah justru semakin meningkatkan keimanan apabila aktifitas tersebut dilandasi semangat jihad.
Namun keterjajahan pemikiran tanpa disadari dapat melumpuhan akal sehat. Membuat korbannya bersedia melakukan apapun dengan kesadarannya, bakhan mengolok-olok agama atau menistakan agamanya sendiri sudi ia lakukan karena pemikirannya telah dijarah dan tergadai.
Selayaknya peringatan hari santri nasional menjadi titik balik perjuangan santri menjaga agama. Mengeluarkan keterkungkungan masyarakat dari pemikiran sekuler.
Pemikiran sekuler telah memberikan jurang pemisah antara agama dan pemerintah. Dalam politik kekinian, kyai dan pesantren tetap mempunyai perannya dalam membangun bangsa.
Dampak pembangunan fisik yang tidak berangkat dari konsep charakter building adalah dekadensi moral, korupsi, tindak kekerasan dan lain-lain.
Selaian itu peran yang lebih penting dimiliki oleh Kyai dan pesantren adalah menjaga keberlangsungan negeri ini. Menjadi pangawas penerapan hukum dan kebijakan. Mengoreksi kebijakan penguasa jika ada penyimpangan atau ketidak berpihakan terhadap umat.[MO/gr]
