Oleh : Anggi Rahmi
(Suara Muslimah Pemerhati Perempuan dan Generasi)
Tanah yang luas, dan kaya akan ekosistemnya, serta lautan luas yang kaya akan biota lautnya. Tentu saja kekayaan ini akan sangat membantu memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Namun, sayangnya potensi SDA yang sangat menjanjikan sebagai penunjang ekonomi rakyat itu tak dapat dinikmati pribumi. Itulah yang terjadi saat ini di negeri Ibu Pertiwi.
Dengan tipu-tipu kelas dewa, AS mampu meyakinkan dunia ketiga macam Indonesia untuk memboroskan anggaran hampir 1 trilyun demi menggelar karpet merah untuk pebisnis dunia. Begitupun dengan pemerintah yang berlaku bak pedagang saat digelar hajatan akbar, tanpa persetujuan rakyat sang pemilik kekayaan negeri.
Hajatan yang disebut Sidang Tahunan IMF-WBG AM 2018 (International Monetary Fund – World Bank Group Annual Meeting 2018) pada 8-14 Oktober 2018 di Bali menjadi ajang Indonesia on sale. Obral potensi dan peluang pasar Indonesia bagi investor yang datang beserta negara peserta.
Annual meeting ini mempertemukan pihak pemerintah (Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral) dari 189 negara, dan pihak non pemerintah –alias para corporate tajir melintir- yang menguasai sektor keuangan dan ekonomi dunia. Merekalah sebenarnya yang dituju. Dengan kekuasaan modal dan asetnya, mereka sanggup ‘membeli’ (proyek-proyek) yang ditawarkan pemerintah Indonesia. https://www.muslimahnews.com/2018/10/15/hajatan-imf-dan-bank-dunia-2018-indonesia-on-sale/
Kekayaan Alam Tumbal Pemuas Nafsu Bejat Kapitalis.
Lagi dan lagi satu persatu kekayaan alam Indonesia harus rela menjadi tumbal pemuas nafsu bejat Para cukong kapitalis yang tidak pernah puas menguras, mengeruk, dan memprivatisasi Sumber Daya Alam Inodnesia.
Hajatan Akbar IMF-WBG AM 2018 yang diadakan dibali tersebut disuguhi dengan promosi berbagai proyek jangka panjang yang sangat jelas memberikan untung tujuh turunan.
Sebagai “penjual yang baik” pemerintah menerbitkan buku State-Owned Enterprise Investment Opportunity Book 2018. Yang berisikan tawaran-tawaran proyek senilai USD 86 miliar. Sektor yang ditawarkan pemerintah, mencakup bidang energi listrik, minyak dan gas, manufaktur, telekomunikasi, konstruksi, infrastruktur, pelabuhan laut, bandara udara, pariwisata, real estat, pertahanan, keamanan, property, transportasi, pertahanan keamanan, dan pasar modal.
Akibatnya, jika proyek-proyek tersebut disetujui pemerintah maka privatisasi aset bangsa niscaya kembali terjadi. Akibatnya rakyat harus membayar mahal seluruh layanan umum yang telah diakuisisi para kapitalis. Contohnya saja, seperti pulau Cubadak yang berada di daerah tarusan pesisir selatan, kini telah di privatisasi asing sehingga masyarakat harus membayar dengan dolar jika ingin berwisata di pulau tersebut.
Dalih akan meningkatnya perekonomian indonesia dengan merogoh kocek negara sebesar 1 triliun yang akan memberikan income lebih besar dari pada perhelatan IMF-WBG AM 2018 hanyalah angin segar yang dihembuskan pemerintah. Ilusi kebangkitan ekonomi ini mustahil terjadi. Bagaimana tidak, seluruh proyek yang dirancang tersebut tidak akan terwujud jika tidak di bantu dengan UTANG oleh organisasi rente tersebut.
Akibatnya, jika negara tidak mampu membayar pinjaman yang diberikan maka, satu per satu sumber daya alam Indonesia akan sangat mudah di privatisasi, hukum di negeri ini pun akan mudah di intervensi oleh asing sehingga pemerintah menggadaikan hajat hidup sang rakyat kepada pihak rente kelas dunia tersebut. Lagi dan lagi kebangkitan ekonomi menjadi ilusi bagi pribumi.
Islam Menjamin kesejaheraan Rakyat.
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir (untuk mengal ahkan) orang-orang yang beriman.” (TQS. An Nisa : 141)
Firman Allah tersebut memberi warning pada tiap muslim, apalagi penyelenggara negara untuk tidak memberi kesempatan bagi kafir asing –baik person, lembaga ataupun negara- untuk memberi celah bagi peluang dominasi mereka. Namun, saat ini tidak ada negara yang sanggup menampik intervensi asing, fatalnya mereka turut andil dalam intervensi politik dengan menggunakan lembaga rente seperti IMF dan WB yang mewajinkan tiap negara ikut dalam kespakatan internasional yang mereka buat.
Tidak demikian halnya dengan islam. Islam mengajarkan bahwa fungsi negara ialah sebagai pelaksana hukum syara’. Hal ini dibuktikan dengan tatanan syari’at islam yang mengatur pengelolaan kekayaan negara, termasuk mengelola kekayaan milik umum dan negara, yang terkait dengan kepentingan hajat hidup orang banyak.
Islam sangat bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi saat ini. sabagaimana rasulullah bersabda, “Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal, Air, padang rumput dan api.” ( HR. Abu Dawud ). Begitu pula bunyi yang sama pada pasal 33 (3) UUD 1945 “ Bumi, Air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Apabila pemrintah serius dalam mengurusi urusan rakyatnya, maka pemerintah tidak akan membiarkan proyek BUMN tersebut jatuh ke tangan kafir asing. Tidak membiarkan privatisasi publik, ataupun intervensi politik asing.
Namun seperti pasal tentang hak pendidikan, pemeliharaan anak terlantar, dan pasal-pasal lainnya, pasal 33 ini juga hanya berakhir sebagai kata-kata. Maka solusi tuntas permasalahn ini hanyalah dengan melakukan pengelolaan SDA sesuai aturan islam, rakyat akan mendapatkan haknya, kekayaan alam akan benar-benar menjadi berkah buat negeri ini dan penduduknya.[MO/sr]
