Oleh: Nurhayati
(Mahasiswa, Aktivis Dakwah Kampus)
Mediaoposisi.com- Aneh. Satu kata yang menggambarkan kondisi penguasa yang haus akan jabatan. Kurang lebih satu tahun lagi, rezim berkuasa harus melepas tampuk kekuasaan yang sedang dinikmatinya saat ini. Tahun depan akan menjadi momen perebutan kekuasaan yang akan diselenggarakan oleh satu negara.
Namun pada hari ini, gembar gembor calon penguasa dan wakilnya berseliweran dengan citra pemimpin yang baik, jujur dan amanah serta akan membawa negeri ini pada kemajuan didengungkan dimana-mana.
Pemerintah koar-koar soal tolak radikalisme, menumpas teroris yang katanya berbuat kejahatan atas nama agama, namun saat tiba masa pencalonan penguasa, mereka sendiri bertindak atas nama agama. Katanya negeri ini beragam keyakinan dan kepercayaan, karenanya dilarang keras bertindak atas nama satu agama.
Namun ketika mereka mencari perhatian pada rakyat, mereka pun juga menyebut satu nama agama. Jelas saja ini aneh. Sangat aneh.
Tak luput dari ingatan ketika satu umat mayoritas menuntut keadilan, datang dari berbagai penjuru, berkumpul demi mencari kebenaran. Namun respon pemerintah apa? Diduga umat yang banyak itu dimodali oleh pemilik modal yang ingin memecah belah persatuan.
Kemudian para pemudanya turun ke jalan demi mengoreksi kesalahan, menunjukkan apa itu keadilan. Namun pemerintah malah mencap pemuda itu terpapar radikal.
Yang menyakitkan adalah berbagai kejadian tersebut dikaitkan dengan satu agama mayoritas di negeri ini. Islam. Namun anehnya, penguasa juga ikut-ikutan menggunakan Islam demi pembenaran atas perbuatannya.
Karena Islam, pengembannya bisa di cap teroris, dibilang radikalis, namun atas nama Islam juga penguasa mencalonkan diri berdasarkan ijtihad dan menjadikan ulama sebagai pasangan calonnya. Anehkan?!
Kapitalis mempermainkan agama dan demokrasi hanya alat pemuas nafsu penguasa. Selama standarnya adalah asas manfaat, maka dimana-mana akan tetap sama. Agama digunakan jika dibutuhkan dan akan disingkirkan jika dianggap mengganggu kepentingan.
Sikap penguasa yang seperti ini seolah-olah menunjukkan: rakyat dilarang berislam kaffah, berislamlah yang seadanya. Dan penguasa boleh mengambil Islam untuk kepentingan politik selama Islam itu menguntungkan.
Buktinya geliat kesadaran umat akan pentingnya kembali kepada ajaran Islam dan keharusan memuliakan ulama, dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Saat pemilu besar-besaran akan tiba masanya, penguasa mengusung calon ulama dan melakukan ijtihad. Hal yang sangat jarang dilakukan oleh penguasa di negeri ini.
Memang seharusnya antara penguasa dan ulama tidak boleh ada pembatas. Penguasa sangat perlu mendengarkan nasehat ulama namun di sistem demokrasi saat ini, penglibatan ulama dalam kancah perpolitikan jelas hanya berdasarkan kepentingan yang akan menghasilkan keuntungan.
Antara Islam dan negara memang benar tidak boleh dipisahkan, namun jika Islam dimanfaatkan hanya untuk mengambil hati rakyat, ini namanya salah kaprah. Padahal dalam Islam, negara mewadahi syariat Islam agar Islam terterapkan dalam segala lini kehidupan.
Maka jelaslah, demokrasi tidak akan pernah menempatkan Islam pada posisi yang seharusnya. Pengemban risalah Islam tidak akan pernah dibiarkan melanggeng bebas sebebas slogan kebebasan ala demokrasi.
Demokrasi hanya sistem kufur yang akan menghilangkan peran agama dalam kehidupan yang dasarnya adalah liberalisme, takkan bisa menyatu dengan Islam yang menjadikan agama sebagai tiang negara.
Oleh karenanya, ketika demokrasi menggunakan Islam sebagai alat keuntungan. Tentu saja yang dicari adalah manfaat. Takkan lebih bahkan memungkinkan untuk berkurang. Pertanyaan mendasarnya, masihkah kita menaruh harapan dan berharap keadilan pada demokrasi? Sistem yang jelas-jelas rusak dan merusak.[MO/sr]
