Oleh: Abu Nawas Barnabas
Mediaoposisi.com-Ana yang meradang, tak terima demokrasi dikritik, praktik dari duit, oleh duit dan untuk duit, digugat. Bissanya argumennya klasik : semua juga butuh uang, sampai urusan berkumpul dengan keluarga juga butuh uang.
Padahal, substansi yang dikritik bukan saja soal duit (kapital) sebagai ruh utama demokrasi. Tetapi juga munafiknya demokrasi yang menjual mantra "kedaulatan rakyat" saat pemilu, tetapi melupakan rakyat pada saat mengelola negara.
Rakyat mana yang setuju tambang diserahkan asing ? Rakyat mana yang setuju utang tiba menumpuk hingga lebih 5000 T ? Rakyat mana yang setuju semua dipalakin pajak ? Rakyat mana yang setuju korupsi berjamaah? Rakyat mana yang setuju BBM dinaikin? Praktiknya, demokrasi mengatasnamakan rakyat untuk menindas rakyat.
Demokrasi juga sistem jorok, najis mugholadoh, tidak akan suci meski dicuci air tujuh kali dengan diselingi membasuhnya dengan tanah. Coba liat, hubungan koalisi dan oposisi itu sangat cair, tidak ada kawan atau musuh abadi.
Satu partai di pusat cakar-cakaran, sementara di daerah berpelukan mesra maju mengusung calon di Pilkada. Satu partai mengharamkan pemimpin yang disokong partai Penista agama, di beberapa daerah justru berpelukan mesra mengusung calon bersama.
Alasannya klasik, atas kehendak rakyat, untuk kemaslahatan, untuk kepentingan umat. Embel gedes. Preet.
Koalisi yang dibangun mirip hubungan prostitusi, dipakai jasa partai jika butuh, selesai bisa dibuang. Bedanya, prostitusi dibayar setelah dipakai, partai bayar dulu bisa pakai untuk kendaraan maju di Pilkada.
Utusan duit, tidak perlu tanya-tanya. Bahkan ada yang terbiasa menaksir jumlah uang dari bungkus kardus mie instant, sebagai duit mahar. Ini perkawinan ilegal, mahar ilegal, anak yang dijadikan pemimpin jika terpilih jadi pemimpin adalah pemimpin dari hubungan zina partai.
Jorok nya demokrasi terkenal di seluruh penjuru negeri, bukan disini saja. Setelah habis anggaran triliunan, eh sudah jadi pemimpin korup juga. Cari duit untuk balikin modal. Apa ga jorok ini namanya ?
Yang salah bukan partai, bukan orang, tapi demokrasinya yang telah merampas kedaulatan Allah SWT selaku pembuat hukum, dan diserahkan kepada hukum hawa nafsu. Jika Allah SWT haramkan riba, demokrasi justru menghalalkan dan mewajibkannya.
Jika Allah SWT haramkan zina, demokrasi justru memfasilitasi dengan lokalisasi dengan berbagai dalih teori sosiologi dan psikologi. Semua dalilnya hawa nafsu, menentang dalil yang bersumber dari nafsu.
Jadi bid'ah demokrasi adalah bidah paling akbar, merusak, menjerumuskan dan menyesatkan. Jika seluruh bid'ah itu sesat, maka demokrasi adalah jalan paling menyesatkan dan menyengsarakan.
Rakyat hanya diadu domba pada gelaran pemilu dan Pilkada, tapi setelah itu nasibnya ditelantarkan. Tidak ada yang menjenguk, sidak, apalagi masuk got. Kalau sudah jadi penguasa, tugasnya sibuk memindahkan uang dari saku APBN ke saku pribadi dan konco-konconya.[MO/st]
