Oleh: Rina Yulistina S.E
Mediaoposisi.com- Berbicara tentang utang negeri ini menjadi polemik nan pelik. Sri Mulyani, Sang Menteri Terbaik di Dunia, menyatakan bahwa masyarakat jangan panik. Ekonomi masih dalam kondisi aman.
Sri Mulyani menyatakan bahwa utang Rp 4.180 triliun masih berada di bawah batas aman. Dengan asumsi GDP tahun ini sebesar Rp 14 ribu triliun. Batas aman utang Indonesia sesuai UU mencapai Rp 8.400 triliun (CNN Indonesia).
Menurut ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, rasio utang Indonesia terhadap GDP masih 29,88% dan pengelolaan fiskal sangat baik dan hati hati. (iNews.id)
Dalam teori ekonomi kapitalisme, tolak ukur kondisi utang aman atau tidak dilihat dari GDP dan rasio utang. Batas maksimum rasio utang 60% dari GDP, jika utang diatas 100% GDP negara dinyatakan gagal membayar utang.
Benarkah Kondisi Utang Negri Ini Aman?
Jika kita telisik lebih dalam, utang Indonesia Rp 4.180 terdiri dari pinjaman dalam negeri 5,78 triliun, pinjaman luar negeri Rp 773,91 triliun dan penerbitan SBN Rp 3.407,14 triliun. (liputan6.com)
Adapun pinjaman luar negeri Rp 773,91 triliun bersumber dari pinjaman bilateral yang senilai Rp 331,24 triliun, multilateral Rp 397,82 triliun, pinjaman komersial Rp 43,66 triliun, dan suppliers Rp 1,19 triliun. (Liputan6.com)
Sementara dari penerbitan surat utang atau SBN yang senilai Rp 3.407,14 triliun hingga akhir April ini, berasal dari SBN berdenominasi rupiah senilai Rp 2.427,76 triliun dan denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp 979,38 triliun.(Liputan6.com).
Disini sebetulnya letak permasalahannya. Sangat berbahaya jika kita lebih fokus kepada besarnya angka rasio daripada sumber utang. Sumber utang negeri ini disokong utang luar negeri dan valas yang notabene menggunakan dolar untuk transaksinya. Itu artinya Indonesia telah terjebak dalam market risk. Fluktuatifnya nilai mata uang dipasar uang karena berbasis fiat money, mengakibatkan rupiah harus dikontrol dolar. Dan setiap harinya rupiah melemah.
Semakin rupiah melemah, semakin membengkaknya pokok utang dan tingginya bunga.
Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga memegang kunci suku bunga. Jika Bank Federal AS (The Fed) menaikkan tingkat suku bunga, maka para pembeli SBN dengan mudahnya melepaskan. Ini bisa mengakibatkan stabilitas ekonomi Indonesia terganggu.
Sanggat menggelikan, jika utang Indonesia katanya lebih aman dibandingkan Malaysia, Jepang dan AS. Faktanya meskipun rasio utang Malaysia dan Jepang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, namun utang mereka didominasi oleh utang dalam negeri yang bunganya lebih rendah, dan nilai mata uang mereka lebih kuat ketimbang rupiah.
Apalagi AS untuk bayar utang tinggal mengeluarkan dolarnya.Bank Dunia sendiri telah menempatkan utang luar negeri Indonesia di level bahaya. Dikarenakan, fluktuatifnya sudah di atas 30% (RMOL.com)
Jika utang selalu disandarkan pada GDP, ketahuilah bahwa GDP kita tidak dalam kondisi baik. Konsumsi rumah tangga mengalami penurunan yang diakibatkan inflansi. Investasi pun sangat berpengaruh pada besar kecilnya suku bunga.
Jika suku bunga tinggi, investasi akan rendah. Belum lagi pengeluaran pemerintah yang lebih didominasi pembangunan infrastruktur dan menghabiskan ribuan triliunan, hanya mampu menggerakan 5% perekonomian. Begitu juga ekspor semakin turun, terkalahkan dengan jumlah impor yang mengerikan.
Utang, Instrumen Imperialisme
Utang tak lepas dari perjalanan bangsa ini. Pada masa Soekarno, jumlah utang Indonesia $6,3 miliar. $4 miliar diantaranya adalah utang warisan dari penjajahan Hindia Belanda. Soeharto Rp 551 triliun. Habibie Rp 938,8 triliun. Gus Dur Rp 1.232,8 triliun. Megawati Rp 1.298 triliun. Dan di masa SBY semakin bertambah menjadi Rp 2.608,8 triliun. (viva.co.id)
Dari masa kemasa utang Indonesia semakin menggila. Cengkraman asing semakin kuat menyetir semua kebijakan negeri ini. Dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008, disebutkan bahwa lembaga bantuan (pemberi utang) AS ini bersama Bank Dunia aktif dalam proyek privatisasi di Indonesia.
Dibuatlah UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Padahal UU ini sangat bertentangan dengan pasal 33 UUD 45 pada ayat 1, 2 dan 3. Jadi jangan heran jika Freeport yang katanya akan direbut dari AS malah diperpanjang kontraknya. Pulau pulau dengan mudahnya dijual tanpa sepengetahuan rakyat. Saham BUMN dimiliki asing.
Banyak TKA berdatangan menguasai posisi strategis. Dan pada suatu saat jika Indonesia tetap konsisten menerapkan kapitalisme, tidak akan menutup kemungkinan pribumi akan tersingkir seperti suku Aborigin. Rupiah akan lenyap terganti mata uang negara lain sebagaimana Zimbabwe.
Jangan berharap negeri ini makmur jika APBN habis untuk membayar bunga dan cicilan utang. Jangan berharap memiliki insfratruktur yang canggih jika tujuan dari pembuatan infrastruktur tak lepas dari strategi Barat untuk memperbanyak utang Indonesia dan mempermudah mengeruk SDA bangsa.
Strategi ini sebenarnya telah dilakukan jaman Belanda. Pembuatan rel kereta api dan pembangunan jalan raya Anyer Panarukan, dimaksudkan agar memudahkan pengangkutan hasil bumi negeri ini.
Islam Solusinya
Negara yang maju bukan hanya dilihat dari bangunan fisik saja namun penerapan sistem yang berasal dari Zat Yang Maha Agung dimuka bumi. Karena keberkahannya tidak akan mampu ditandingi oleh sistem buatan manusia.
Islam memiliki seperangkat aturan lengkap yang saling terkait antara aqidah, ibadah, sistem ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial.
Diantaranya seperti sabda Rasulullah, "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan dan api. Dan harganya adalah haram" (HR. Ibnu Majah No. 2463)
SDA adalah milik umum yang digunakan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Bukan untuk di privatisasi demi kemakmuran segelintir pemilik modal. Dengan pengelolaan SDA berbasis Islam, negara tidak perlu berutang demi pembangunan. APBN pun tak perlu defisit karena akan terjadi surplus. Kesejahteraan juga tak perlu menggunakan tolak ukur GDP, namun cukup kondisi riil rakyat dilapangan.
Tercukupinya mereka dengan pangan, sandang, papan layak ditambah terjaminnya kesehatan, pendidikan serta keamanannya.
Semua itu hanya akan bisa dirasakan ketika Islam diterapkan secara keseluruhan tanpa kecuali. Dengan mencontoh Rasulullah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin bagaimana menjalankan pemerintahan Khilafah. Dengan Islam, negeri ini akan berkah. Menjadi baldatun thoyyibatun wa Rabbun ghaffur. Insya Allah.[MO/sr]
