Oleh: Sri Nurhayati, S.Pd.I
Setiap aktivitas para elit politik menjadi sorotan dan bahan perbincangan para pengamat politik. Semakin dekatnya pilpres yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, menjadikan suasana perpolitikan terus memanas.
Hal ini bisa dilihat dari hajatan Pilkada yang sebentar lagi dilaksanakan. Seperti pilkada di tujuh provinsi besar cukup menyedot perhatian: Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel. Pilkada beberapa daerah ini bisa menjadi tolak ukur bagi setiap partai politik yang
ada, sebagai parameter mereka menuju Pilpres 2019 mendatang.
Salah satunya pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tiga provinsi terbesar yang dinilai sebagai tolak ukur untuk menuju kemenangan pada Pilpres 2019. (detik.com).
Apalagi di penghujung akhir bulan Febuari, tepatnya tanggal 18 Februari kemarin, KPU (Komisi Pemilihan Umum) setelah menetapkan partai-partai peserta pemilu tahun 2019 mendatang, telah mengadakan penentuan no urut bagi para peserta pemilu. Penetuan no urut ini pula menjadikan partai politik berusaha dengan berbagai gaya mengenalkan partai mereka dan no urutnya, agar masyarakat memilihnya di 2019 mendatang.
Menghadapi hajatan besar Pilpres 2019, partai politik melakukan berbagai macam trik demi mendulang kemenangan. Mereka berusaha mendapat dukungan dari rakyat akan bisa meraih kemenangan dalam tambuk kekuasaan. Termasuk saling sindir antar kubu acapkali menghiasi pertarungan perpolitikan demokrasi kapitalistik ini.
Selain itu, pencitraan yang dilakukan para bakal calon menjadi bahan perbincangan politik saat ini. Yang tadinya dia melarang untuk takbir keliling saat menyambut Idul Fitri, tapi sekarang ketika dia hendak mencalonkan dalam pilkada, dia gunakan takbir keliling untuk menarik simpati rakyat.
Atau yang biasanya tidak ke pasar, tiba-tiba berkunjung ke pasar atau tempat-tempat yang menjadi perhatian rakyat, seperti masjid, pesantren dan lainnya.
Hal seperti ini sudah biasa dilihat oleh kita sebagai rakyat, sebagian sudah ada yang memahami kalau hal ini hanya sebatas menarik simpati saja, tapi ada juga sebagian yang terkena pencitraan ini. Tergantung mereka bisa memahami perjalanan dan pertarungan politik kapitalistik ini.
Namun, jika kita melihat kondisi saat ini, rakyat mulai menunjukkan kejenuhan mereka atas perilaku elit politik yang ada. Karena pencitraan yang mereka suguhkan, bukan yang rakyat inginkan. Tetapi rakyat membutuhkan pemimpin yang akan membawa mereka pada kehidupan yang layak dan sejatera.
Pertanyaannya, dapatkan keinginan rakyat terwujud? Dengan sistem politik kapitalistik ini, yang hanya penuh dengan trik dan intrik para pelaku politik didalamnya?
Politik Kapitalistik Biang Kehancuran Dunia
Trik dan intrik yang selalu dipertontonkan kepada rakyat, menimbulkan anggapan yang keliru terhadap politik. Banyaknya anggapan-anggapan yang keliru ditengah-tengah umat tentang politik, hal ini tidak terlepas dari lemahnya pemikiran politik umat.
Terlebih setelah runtuhnya kekuasaan Islam dan bercongkolnya kapitalisme, konsep pemikiran politik barat yang tegak di atas ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan. Negara-negara kapitas secara aktif terus menyebarkan konsep pemikiran politik mereka serta menerapkan hukum-hukumnya di negeri-negri Islam, termasuk di Indonesia.
Akidah kapitalisme yang disebarkan ke penjuru dunia Islam, telah menyesatkan dan memberikan gambaran kepada umat bahwa politik tidak sejalan dengan agama. Bahwa politik berarti pragmatis dan menerima realitas apa adanya dan mustahil untuk mengubahnya.
Mereka juga terus berkampanye untuk menjauhkan umat dari aktivitas politk dengan menggambarkan politik itu kotor atau najis yang bertentangan dengan keagungan dan spiritual Islam.
Padahal jika kita memahami politik secara bahasa merupakan hasil serapan dari Bahasa Inggris, Politic artinya ‘mengatur’. Dalam bahasa Arab diistilahkan siyasah artinya ‘mengurus’. Dalam bahasa Indonesia, kata yang semakna adalah ‘urus’,’mengurus’.
Dalam Wikipedia, kata politik diturunkan dari kata Yunani untuk negara untuk negara kota, ‘ polis’. Politik paling sering dipahami dalam kaitannya dengan administrasi (pengaturan) pemerintahan. Jadi menurut bahasa politik mengatur atau mengurus. (Politik Quotient. M.D. Riyan.)
Sedang menurut istilah, banyak definisi politik. Dalam buku Politik Quotient, Riyan mengambil dua pendapat, diantaranya:
Menurut Prof. Dr Miriam Budiarjo dalam buku Pengantar Ilmu Politik, isrilah politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses penentuan tujuan – tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan – tujuan itu.
Sedangkan menurut Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya An-Nidzom Hukmi fil Islam. Beliau mengatakan, arti siyasah (politik) adalah pengaturan urusan masyarakat/rakyat/publik/umat/bangsa, baik di dalam negeri ataupun luar negeri dengan hukum-hukum tertentu dan dilakukan secara praktis oleh penguasa/pemerintah, dikontrol dan diawasi oleh masyarakat/rakyat/publik/umat/warga.
Menurut An-Nabhani, pengertian pokok politik meliputi, konsep penguasa (hukam,sulthon); pengaturan urusan rakyat (riayah); penerapan aturan, baik di dalam negeri mau[un di luar negeri (tatbiq ahkam); serta koreksi dan kontrol rakyat (muhasabah).
Itulah realitas politik dan pengertian politik yang hakiki. Politik itu aktivitas yang bertujuan mengatur dan memelihara urusan umat, baik di dalam maupun luar negeri. Penguasan dan rakyat adalah pemain utama.
Konsep politik suatu masyarakat bergatung pada persepsi atau pemahaman para pelakunya. Seperti halnya politik kapitalistik (kapitalisme) saat ini, konsep politik kapitalisme tidak bisa bisa dipisahkan dengan penerapan demokasi. Sistem yang memiliki jargon ‘dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’ ini tidak bisa dipisahkan dengan akidah kapitalisme. Akidah memisahlan agama dalam mengurus negara yang di dalamnya politik.
Dalam sistem demokrasi mengatakan bahwa penguasa mendapatkan kekuasaan dari rakyat bukan tuhan. Dimana rakyat dianggap memiliki kedaulatan dan menjadi sumber keinginan publik. Rakyat memiliki kewenangan membuat undang-undang dan memiliki pemimpin mereka. Bahkan dalam sebuah artikel yang berjudul ‘Kapitalisme dan Kekuatan Politik’, oleh Khabib Bima Setiyawan (Sosiologi FISIP UNS), dikatakan bahwa demokrasi merupakan prestasi bersejarah kaum borjunis. Kelas kapitalis yang sedang naik daun.
Penerapan demokrasi-kapitalisme di negeri ini telah menjadikan rakyat ditimpa kesengsaraan demi kesengsaraan. Apa yang menjadi hak rakyat tidak bisa dinikmati rakyat, karena semuanya telah dikuasai mereka para konglomerat kapitalis. Bahkan yang memilukan, terjadinya pembantaian demi pembantaian terhadap kaum muslim yang akibat penerapan sistem ini. Seperti yang terjadi di Palestina, Suriah, Kashmir, Rohingya, Chenya, dan negeri muslim lainnya.
Pembantaian demi pembantaian dilakukan demi melanggengkan penerapan sistem ini. Selain pembantaian terhadap kaum muslim, perebutan kekuasaan terjadi dalam sistem ini, demi mendapatka kekuasaan, mereka rela menghalalkan berbagai cara, dan yang menjadi korban tetap kaum muslim. Tuduhan demi tuduhan terus ditujukan kepada kaum muslim.
Karena mereka tahu kaum muslim adalah ancaman bagi keberadaan mereka, terlebih ketika kaum muslim menerapkan aturan Islam. Hal itu ancaman bagi keberadaan mereka sebagai penguasa dunia saat ini. Oleh karena itu berbagai macam cara mereka lakukan demi mempertahankan kekuasaan mereka.
Islam dalam Membangun Politik
Berbeda dengan Islam, pelaksanaan politiknya merupakan suatu perbuatan yang mulia. Dalam buku ‘Political Quotient, Meneladani Perilaku Politik Para Nabi’, karya Ustadz Rian, Politik dalam pandangan Islam adalah Pemeliharaan atau pengaturan urusan umat, publik, masyarakat, atau rakyat baik di dalam atau di luar negeri.
Proses aktivitas tersebut dilakukan oleh negra atau pemerintahan (Khilafah) secara praktis dengan mengambil keputusan (baik memerintahkan atau melarang) menjalankan aturan dan cita-cita Islam dan bersama umat, rakyat dan stakeholder mengawasi atas apa yang dilakukannya melalui aktivitas koreksi dan kontrol.
Politik merupakan suatu hal yang penting dalam Islam. Hal itu dilihat dari dua sisi, pertama, secara rasional, mustahil kita hidup dengan baik tanpa melakukan pengaturan atau pemeliharaan politik, terlepas seseorang itu paham dengan pengertian politik secara akademis atau ilmiah.
Masyarakat adalah sekumpulan individu yang memiliki pemikiran , perasaan, dan aturan tertentu sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dan tujuan keberadaannya. Untuk itu harus ada yang memimpin dan dipimpin serta proses pengaturannya, inilah politik.
Kedua, politik adalah fitrah manusia. Bahkan Aristoteles myebutkan manusia adalah makhluk politik. Fitrah ini berkaitan dengan potensi yang diberikan oleh Pencipta kepada kita. Potensi itu adalah naluri untuk mengatur atau naluri untuk mempertahankan diri.
Penampakannya adalah keinginan untuk berkuasa, mengatur, dan tunduk pada aturan tertentu. Artinya, kita sebenarnya diberi potensi untuk menjalani hidup bermasyarakat dengan baik.
Pelaksanaan politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Karena politik sendiri adalah tabiat perilaku para Nabi. Dalam sebuah hadits Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan.
‘Adalah Bani Israil yang mengatur urusan mereka (tasusuhum) adalah para Nabi. Bila seorang Nabi wafat, diganti Nabi yang berikutnya.
Tetepi, tidak ada lagi Nabi sesudahku, tetapi akan banyak khalifah.. Para sahabat bertanya, “lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah SAW. bersabda, penuhi bait yang pertama, dan hanya yang pertama berikan kepada mereka (para khalifah) hak mereka. Sesungguhnya, Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa saja yang mereka urus.”
Hadits tersebut menjelaskan kepada kita bahwa para Nabi selain menyampaikan risalah wahyu, juga mempraktikan risalah tersebut dalam sebuah masyarakat yang dipimpinnya. Praktik itu adalah pengaturan masyarakat dengan aturan yang bersumber dari wahyu. Artinya, praktik pengaturan (politik) adalah perilaku yang dilakukan oleh para Nabi sepanjang masa kerisalahannya.
Pengaturan (politik dengan basis wahyu) dalam Islam bukanlah hal yang baru dan asing. Ia terkait dengan peran Nabi sejak diutus hingga menjadi pemimpin negaran dan masyarakat secara riil di Madinah dan dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya.[MO]
