Spesial Redaksi| Mediaoposisi.com- Center for Budget Analysis (CBA) melihat bukannya money follow program yang berjalan melainkan APBN digunakan untuk meningkatkan citra Jokowi dan menguras keuangan negara.
Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman memaparkan, pertama, dalam lanjut Jajang, menjelang lebaran. Jokowi mengeluarkan PP No 20 tahun 2018 tentang tunjangan hari raya yang diperuntukkan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil lembaga nonstruktural.
Tidak tanggung-tanggung anggaran yang digelontorkan Jokowi sebesar Rp 35,7 triliun naik 68,9 persen dibandingkan THR tahun sebelumnya.
Sebagai catatan, THR yang dibagikan Jokowi dalam porsinya hanya dinikmati pimpinan, Misalnya pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp 24,980 juta, sedangkan untuk pegawainya hanya memperoleh Rp 3,401 juta.
Tidak berhenti sampai sini, kata Jajang, Jokowi melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga akan memberikan THR sebesar Rp 440 miliar untuk pegawai honorer di tingkat kementerian pemerintahan pusat.
"Sedangkan honorer di tingkat pemerintah daerah yang betul-betul mengabdi kepada negara selama ini hanya gigit jari," imbuh Jajang.
Problem yang muncul akibat kebijakan yang (lagi-lagi) kontroversial dari rezim Jokowi ini tidak hanya jumlah uang yang dihamburkan, tapi tepatkah bagi bagi THR di kondisi saat ini ?
Tak pelak program ini bisa kita cium sebagai manuver untuk melanggengkan kekuasaanya di 2019 nanti. Indikasinya, pertama adalah viralnya berita tersebut karena media “peliharaan” rezim kerap memberitakan hal tersebut dengan bumbu bumbu pencitraan.
Belum lagi, capres yang masih menjabat tidak akan tinggal diam ketika kekuasaan yang digenggamnya terancam. Kebijakan populis akan dilakukan untuk mengamankan empuknya kursi presiden.
Hal ini diakui oleh Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno.
“Ini investasi elektoral, semacam menanam kebaikan di tahun politik sebagai upaya menarik simpati PNS, TNI, Polri karena kebijakan ini populis," kata Adi Jumat (25/5).
Pertanyaannya, seberapa kuat bagi bagi THR mengalahkan gonjang ganjing perekonomian dan makin menjauhnya dari rezim kontroversial ini ?[MO]
