Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan reklamasi Teluk Jakarta sejatinya bukan proyek ataupun kepentingan pengembang, namun merupakan program jangka panjang pemerintah.
"Reklamasi ini yang punya hajat ini bukan swasta tapi pemerintah," kata Yusril, Sabtu (13/1/2018).
Dia pun menyarankan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk lebih berhati-hati dalam menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, reklamasi bukan kebijakan, melainkan perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta atau pengembang.
"Meski Pemda DKI harus lebih hati-hati karena ini bukan kebijakan, tetapi perjanjian dengan pihak lain," ujarnya.
Seperti diketahui, Anies mengajukan pencabutan pembatalan hak guna bangunan reklamasi kepada Kementrian Agaria dan Tata Ruang (ATR/BPN), namun Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menolak permintaan tersebut. Sofyan pun mempersilahkan jika Gubernur Anies ingin menggugat keputusan tersebut ke pengadilan. [inilah]
