Soal Yerusalem, Guru Besar UI: AS Akan Jadi Target Kemarahan
Berita Islam 24H - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berniat memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Banyak tokoh dan pemimpin dunia yang menentang langkah Trump ini.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana bicara soal dampaknya jika Trump jadi memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. AS menurutnya akan menerima konsekwensi di berbagai belahan dunia.
"Kebijakan ini bila diambil selain akan membuat instabilitas keamanan di Timur Tengah dan proses perdamaian Palestina dan Israel tentu akan menjadi keprihatinan dunia," kata Hikmahanto dalam keterangannya yang diterima detikcom, Rabu (6/12/2017).
Salah satu konsekwensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah AS adalah keamanan dan keselamatan warga dan badan hukum AS di berbagai belahan dunia. Terutama di Timur Tengah dan negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim.
"Ini karena masyarakat setempat bisa saja menunjukkan ketidaksetujuannya dengan cara-cara mereka sendiri. Hal-hal yang berbau AS akan menjadi target kemarahan," ujarnya.
Karena itu, lanjut Himahanto, pemerintah berbagai negara termasuk Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah negara sahabat tentu mempunyai kewajiban untuk memastikan agar hal-hal yang berbau AS tetap dijaga. Namun karena banyaknya warga dan aset, menurutnya mungkin ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah manapun.
"Masyarakat berbagai negara termasuk Imdonesia harus dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis terhadap hal-hal yang berbau AS, terutama warganya," imbuh Hikmahanto.
Hikmahanto berharap kebijakan Trump itu bisa dihentikan. Dia pun mendorong agar warga AS, khususnya yang ada di Indonesia agar didekati dan diimbau melakukan demo agar kebijakan Trump itu tidak jadi diimplementasikan.
"Justru warga AS harus didekati dan dihimbau agar mereka melakukan tindakan-tindakan agar kebijakan Trump tidak diimplementasi. Rakyat AS dapat melakukan demo besar-besaran, bahkan ke lembaga peradilan agar mengentikan implemetasi kebijakan Trump kalau kebijakan sudah bulat diambil," kata Hikmahanto.
"Ketika komunikasi para pemimpin dunia dengan Trump gagal maka satu-satunya upaya agar kebijakan tidak terimplementasi adalah melalui rakyat AS. Rakyat AS lah yang berdaulat dan rakyat AS yang dapat melakukan berbagai upaya terhadap kebijakan Trump dan kedudukan Trump sebagai presiden," sambungnya. [beritaislam24h.info / dtk]
