Begini 'Keroyokan' Banyak Negara vs AS soal Yerusalem di PBB
Berita Islam 24H - Banyak negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB melakukan perlawanan atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Aksi “keroyokan” itu terjadi dalam pertemuan darurat DK PBB hari Jumat waktu New York.
Delapan negara meminta pertemuan darurat digelar di markas besar PBB di New York saat orang-orang Palestina melakukan demonstrasi “Hari Kemarahan” di Tepi Barat, Yerusalem dan Jalur Gaza memprotes keputusan Trump.
Beberapa negara, termasuk Indonesia, mengecam keras langkah sepihak AS pada hari Rabu lalu.
Nickolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, mengatakan bahwa Yerusalem mungkin menjadi subjek yang paling emosional dan sulit di antara isu-isu dalam konflik Israel dan Palestina.
”PBB telah berulang kali menyatakan bahwa setiap keputusan sepihak yang berusaha mengubah karakter dan status Yerusalem atau yang dapat mengubah prinsip-prinsip lama ini dapat secara serius melemahkan usaha perdamaian saat ini dan mungkin berakibat di seluruh wilayah,” kata Mladenov.
Dia mengaku sangat prihatin tentang potensi risiko eskalasi kekerasan sebagai imbas dari keputusan AS. Mladenov mengatakan, dunia sedang berada pada momen kritis dalam sejarah konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama.
Secara lengkap, ini reaksi AS dan Israel serta perlawanan banyak negara di forum DK PBB, yang dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (9/12/2017).
Palestina: AS Menghargai Impunitas Israel
Riyad Mansour, duta besar dan pengamat tetap Palestina di PBB, mengatakan bahwa administrasi Trump telah melanggar status hukum, politik dan sejarah Yerusalem serta hak-hak masyarakat Palestina dan aspirasi nasional yang sah.
”Pengumuman yang sangat disesalkan, telah meningkatkan ketegangan dan mempertaruhkan destabilisasi keseluruhan situasi yang mudah berubah ini,” kata Mansour.
“Keputusan AS seperti menghargai kekebalan hukum (impunitas) Israel,” ujarnya.
Keputusan AS tersebut, kat dia, tidak mengubah prinsip-prinsip hukum internasional dan resolusi PBB sebelumnya yang menyatakan bahwa Israel harus mengakhiri pendudukannya di Yerusalem Timur.
”Status Yerusalem tidak dapat diubah secara sepihak atau ditentukan oleh negara manapun dan keputusan AS ini harus dipertimbangkan kembali dan dibatalkan,” katanya.
Yordania: Tolak Keputusan AS sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
Yordania, yang bertindak sebagai penjaga situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem, menyatakan bahwa pihaknya menolak keputusan AS sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
”Kerajaan (Yordania) percaya bahwa setiap keputusan sepihak untuk membangun situasi baru di lapangan tidak berlaku lagi,” kata Sima Bahous, perwakilan Yordania di PBB.
Bahous mengatakan bahwa keputusan tersebut dapat memperburuk ketegangan, memicu emosi yang kuat dan menyebabkan konfrontasi antara orang-orang dari berbagai agama di Kota Yerusalem. Dia mengatakan bahwa hal itu bisa membahayakan status akhir kota suci tersebut.
Status Yerusalem kata Bahous harus ditegaskan kembali, dan Yerusalem Timur harus diakui sebagai Ibu Kota Negara Palestina.
”Tidak akan ada keamanan atau stabilitas tanpa penyelesaian yang membawa keadilan kepada rakyat Palestina,” katanya.
”Perlindungan Yerusalem dan tempat-tempat suci untuk semua agama harus menjadi prioritas,” imbuh dia.
Mesir: Keputusan AS Picu Amarah Arab dan Masyarakat Muslim
Amr Abdellatif Aboulatta, duta besar Mesir di PBB, mengatakan bahwa Mesir mencela keputusan AS mengenai Yerusalem. ”Dapat memicu kemarahan di kalangan masyarakat Muslim dan Arab,” katanya.
”Keputusan sepihak seperti itu adalah pelanggaran legitimasi internasional dan karenanya tidak berdampak pada status hukum kota Yerusalem karena merupakan kota yang berada di bawah pendudukan,” kata Aboulatta.
”Tidak diperbolehkan secara hukum untuk mengambil tindakan yang bisa mengubah status quo di kota (Yerusalem),” ujarnya.
Aboulatta menambahkan keputusan Trump menjadi preseden berbahaya. ”Mesir akan selalu menjunjung tinggi janjinya untuk mencapai perdamaian yang adil, dan tahan lama di wilayah ini,” katanya.
Inggris: Dua Negara Solusi Satu-satunya
Matthew Rycroft, duta besar Inggris di PBB, mengatakan bahwa kedutaan besar Inggris berada di Tel Aviv. ”Dan kami tidak memiliki rencana untuk memindahkannya,” ujarnya.
Dia mengatakan, Inggris berusaha untuk menegaskan kembali dukungan kuatnya untuk perundingan damai antara Israel dan Palestina, serta solusi dua negara.
Yerusalem, lanjut dia, pada akhirnya harus menjadi ibu kota bersama negara Israel dan Palestina. Menurutnya, status kota itu harus keluar dari kesepakatan yang dinegosiasikan antara kedua belah pihak.
”Inilah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan jangka panjang yang layak dan layak dilakukan warga Israel dan penghuni dari orang-orang Palestina,” kata Rycroft. Rycroft meminta AS untuk merilis proposal rinci untuk penyelesaian damai Israel-Palestina.
Prancis: AS Harus Jelaskan Bagaimana Keputusannya Sesuai Hukum
Francois Delattre, duta besar Prancis untuk PBB, mengatakan bahwa posisi Prancis dipandu oleh tiga elemen. ”Status Yerusalem harus ditentukan setelah penyelesaian yang dinegosiasikan dan Prancis tidak mengakui kedaulatan atas Yerusalem,” kata Delattre.
Dia mengatakan bahwa makna historis dan religius kota suci itu menjadi “kunci” untuk menyelesaikan konflik dan stabilitas regional secara lebih luas.
”Sangat penting untuk berusaha memberikan dalih bagi gerakan radikal di wilayah ini dan sebaliknya, untuk mendorong semua negarawan dan aktor untuk melakukan perdamaian,” ujarnya.
Menurutnya, Yerusalem akan menjadi ibu kota dua negara. ”Tidak ada alternatif untuk solusi dua negara, juga tidak ada solusi dua negara tanpa kesepakatan di antara para pihak di Yerusalem,” imbuh dia.
Swedia: Pelanggaran Resolusi PBB
Olof Skoog, duta besar Swedia di PBB, mengatakan bahwa pertemuan PBB digelar karena dampak atas apa yang telah oleh pemerintah Trump.
”Kami jelas tidak setuju dengan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel,” kata Skoog.
Menurutnya, keputusan tersebut memicu ketegangan dan ketidakstabilan di wilayah Timur Tengah dan bertentangan dengan resolusi internasional dan resolusi DK PBB.
“Pernyataan Trump bertentangan dengan permintaan banyak teman Amerika Serikat dan Israel, namun hal itu tidak mempengaruhi posisi Swedia, Uni Eropa atau masyarakat internasional yang lebih luas mengenai status Yerusalem,” kata Skoog.
Rusia: Keputusan AS Bertemu dengan Perhatian Serius
”Di Moskow, keputusan yang diumumkan di Washington disambut dengan perhatian serius,” kata Vasily Nebenzya, duta besar Rusia untuk PBB.
Dia mengatakan bahwa hukum internasional dan resolusi PBB harus menjadi dasar penyelesaian konflik lama.
”Pertanyaan sensitif Yerusalem harus diselesaikan melalui perundingan langsung Palestina-Israel,” ujarnya.
Rusia, sambung dia, khawatir bahwa posisi AS di Yerusalem mungkin akan memperumit hubungan antara Israel dan Palestina, serta berdampak pada wilayah yang lebih luas.
”Kami meminta semua pihak yang terlibat untuk menahan diri dari tindakan yang mungkin memiliki konsekuensi berbahaya,” katanya.
Jepang: Status Yerusalem Harus Diputuskan lewat Perundingan
”Posisi Jepang tetap tidak berubah,” kata Koro Bessho, duta besar Jepan di PBB. Jepang tetap mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel dan Palestina berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB.
Menurutnya, status Yerusalem harus diselesaikan melalui negosiasi. Bessho mengatakan dia menyambut baik pernyataan AS bahwa pihaknya masih mendukung solusi dua negara tersebut.
”Jepang sangat khawatir dengan meningkatnya ketegangan di lapangan,” papar Bessho.
Israel: Keputusan Trump Tonggak Perdamaian
Danny Danon, duta besar Israel untuk PBB, mengambil nada yang berbeda, dengan mengatakan bahwa keputusan Trump menandai sebuah tonggak sejarah bagi Israel, untuk perdamaian dan untuk dunia.
”Amerika Serikat memiliki keberanian dan pemahaman yang benar tentang keadilan untuk secara resmi menyatakan apa yang selalu diketahui; bahwa Yerusalem telah dan akan selalu menjadi Ibu Kota Israel,” kata Danon.
”Kedutaan Amerika Serikat termasuk di Ibu Kota Israel,” ujarnya.
Israel mengambil alih Yerusalem Barat setelah negara itu diciptakan pada tahun 1948. Israel kemudian menduduki Yerusalem Timur setelah perang 1967 dan mencaplok bagian timur kota Yerusalem pada tahun 1980 dalam sebuah langkah yang tetap tidak diakui oleh masyarakat internasional.
Israel telah membangun beberapa permukiman Yahudi di sekitar dan di dalam bagian-bagian penting di Yerusalem Timur dalam upaya untuk memperkuat penguasaannya atas seluruh Kota Yerusalem. Permukiman Yahudi itu ilegal menurut hukum internasional.
Meskipun demikian, Danon meminta semua negara untuk mengenali hubungan Israel dengan Yerusalem dan untuk memindahkan kedutaan mereka ke kota suci itu.
”Kami bersyukur dengan Amerika Serikat soal keputusannya yang berani. Kami menyerukan semua negara di dunia untuk bergabung dengan kami tahun ini di Yerusalem, Ibu Kota Negara Israel,” katanya.
AS: PBB Bias Melawan Israel
Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB, dengan keras menolak kritik dari banyak negara dalam pertemuan darurat DK PBB.
“Common law sederhana bahwa kedutaan besar asing berada di Yerusalem, yang merupakan rumah bagi parlemen Israel, beberapa kementerian pemerintah, presiden dan perdana menteri,” katanya.
”Kami tetap berkomitmen untuk mencapai kesepakatan damai yang langgeng. Kami mendukung solusi dua negara jika disepakati oleh para pihak,” katanya. Haley menuduh PBB selama bertahun-tahun menjadi salah satu pusat permusuhan terdepan di dunia terhadap Israel.
”PBB telah melakukan lebih banyak kerusakan pada prospek perdamaian Timur Tengah daripada memajukannya,” katanya. [beritaislam24h.info / sn]
