PERSATUAN INDONESIA DALAM "KOTAK"
Oleh : Agung Wisnuwardana (Director of Change Leadership Institute)
Mediaoposisi.com- Ungkapan Wapres JK beberapa waktu lalu menarik untuk dikritisi berbagai kalangan.
"Apa yang salah dengan Hizbut Tahrir?. Melanggar Pancasila, tapi sila yang mana? Kalau soal agama, sama soal keadilan juga sama. Yang salah soal persatuan sila ketiga. Itu bertentangan dengan konsep persatuan negara kita, NKRI. Dia (HTI) ingin tanpa batas"
(Republika, 20 November 2017) link : disini
JK sepertinya ingin mengklaim dirinya nasionalis dengan membenturkan nasionalisme dengan ide Khilafah yang disuarkan oleh ormas yang dibubarkan sepihak oleh Jokowi ,Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa mengerti keabsahan konsep Nasionalisme tersebut.
Dalam kenyataan kekinian, nasionalisme yg dimaknai wilayah selalu tetap sepertinya tidak relevan. Contoh, dulu wilayah Indonesia termasuk di dalamnya Timor Timur, sekarang Timor Timur sudah memisahkan diri dari Indonesia.
Kemudian ada contoh yg unik. Ribut-ribut soal Papua Merdeka sudah terjadi sejak tahun 1969. Mereka ingin merdeka dengan dalih hak untuk menentukan nasib sendiri berlandaskan kesamaan nation ras Melanesia. Sikap ini bahkan didukung oleh banyak pihak asing. Perjanjian Westphalia pun jadi landasan hukum internasional untuk merdeka. Jadi kelompok separatis Papua malah menggunakan dalih nasionalisme untuk memisahkan diri dari Indonesia. Anehnya pemerintahan Jokowi nampak defensif terhadap hal ini.
Jadi, konteks nasionalisme sendiri saat ini sudah tidak jelas makna faktualnya.
Bisa jadi makna Persatuan Indonesia adalah tidak membiarkan Indonesia pecah. Termasuk tidak membiarkan daerah-daerah memisahkan diri dari Indonesia. Intinya Indonesia tetap bersatu. Kalo maknanya demikian maka kelompok separatis Papua merdeka malah yang harus disebut bertentangan dg Persatuan Indonesia. Atau kelompok-kelompok yang jelas-jelas mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia bila Indonesia menerapkan syariah Islam, lebih pantas disebut bertentangan dengan Persatuan Indonesia.
Sementara itu HTI malah yang gencar berkampanye agar Timor Timur tidak lepas dari Indonesia.
Kemudian terkait Papua, HTI terus berkampanye agar Papua tidak memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan meminta pemerintah agar bertindak tegas terhadap kelompok separatis dan backing nya baik dalam bentuk negara, misionaris, jurnalis maupun LSM HAM.
Dalam hal ini, jelas Pak JK salah alamat tuduhan.
Kemudian terkait dengan konsep negara tanpa batas, sepertinya JK ingin membawa pada konsep internasionalisme sebagai konsep yang membahayakan Persatuan Indonesia.
Sepertinya JK ingin membuat hubungan bahwa ide Khilafah adalah ide internasionalisme dan membahayakan. Pasalnya, Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam seperti halnya shalat,puasa,zakat, haji ,dan lain sebagainya.
Secara faktual saat ini berbagai negara dunia menerapkan konsep internasionalisme dalam konteks ekonomi dan politik. Konsep ekonomi kapitalisme saat ini telah mengglobal (baca : meng-internasional) dan dipake oleh hampir semua negara di dunia. Pasar bebas sebagai cabang dari kapitalisme telah melepaskan batas-batas negara. Investasi asing diundang secara liberal untuk mengeksploitasi kekayaan alam negara berkembang (termasuk Indonesia). Dan terbukti konsep kapitalisme global telah menyebabkan rakyat negara berkembang tak mampu berdikari dan tak mampu menjadi tuan di negerinya sendiri. Karena memang konsep internasionalisme dari kapitalisme adalah imperialisme (penjajahan).
Nah dalam konteks ini, HTI sangat jelas kritis terhadap kapitalisme global.
Kembali lagi Pak JK salah alamat tuduhan.
Bagaimana dengan konsep Khilafah? Khilafah membaca konsep kewilayahan bukan dengan internasionalisme. Khilafah mengembangkan konsep dakwah dan jihad sebagai metode untuk menyebarluaskan Islam. Konteks penyebarluasan Islam diarahkan untuk rahmatan lil 'aalamiin (menjadi rahmat bagi semesta alam termasuk di dalamnya manusia muslim maupun non muslim dan makhluk lainnya). Jadi bagian mananya dari konsep Khilafah yang membahayakan Persatuan Indonesia?
Konsep Khilafah malah akan menjadikan Persatuan Indonesia penuh rahmat dan berkah. Persatuan Indonesia pun akan semakin kokoh dengan wilayah-wilayah lain di luar Indonesia melalui ikatan yang lebih kuat, adil, tanpa eksploitasi dan penjajahan.
Kalolah tetep menganggap Khilafah adalah konsep internasionalisme maka inilah konsep internasionaliame yang positif.
Berbeda dengan kapitalisme yang internasionalisme nya negatif penuh ketidakadilan dan penjajahan. Tetapi anehnya pemerintah Indonesia malah bersedia dengan kerelaan 100% terhadap internasionaliame negatif.
Disinilah Pak JK perlu bertemu dengan Pak Jubir HTI untuk berdiskusi lebih mendalam dan Kalo perlu ngaji sama Pak Jubir HTI. [MO]
23 / 11 / 2017
