Anies Sindir PDIP: Pengguna Sepeda Motor itu Wong Cilik
Opini Bangsa - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi penolakan Fraksi PDIP soal pencabutan larangan sepeda motor melintas di jalan protokol. Anies mengatakan, rencana pencabutan larangan itu untuk kepentingan 'wong cilik'.
"Nanti kami akan jelaskan, mengapa ini penting bagi wong cilik. Karena yang dapat kendaraan bermotor (sepeda motor -red) itu wong cilik semua. Kita yang wong gede naiknya mobil, yang wong cilik naiknya motor," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (16/11).
Anies pun menyinggung jargon PDIP sebagai partainya 'wong cilik'. Rencana mengeluarkan kebijakan untuk mengizinkan sepeda motor kembali melintas di jalan protokol, disebutnya, akan menguntungkan masyarakat yang hanya mampu memiliki sepeda motor.
"Kami berharap partai yang membela wong cilik juga memberikan kesempatan kepada warga untuk bisa punya alat transportasi yang menopang perekonomiannya," ujar Anies.
Melintasnya sepeda motor di jalan protokol, dinilai Anies, tidak mengurangi keindahan Jakarta. Malah, Anies berpendapat, perlu ada fasilitas yang mendukung pengendara motor sebelum mereka beralih ke angkutan umum.
Namun, Anies mengaku ada rencana untuk mengajak pengguna sepeda motor beralih ke angkutan umum. Sebelum sarana untuk pengalihan itu selesai, hak pemotor dia anggap harus tetap diberikan.
"Memang jangka panjang kita akan siapkan areal parkir and ride baik roda dua maupun roda empat. Tapi itu memerlukan proses. Sebelum itu jadi beri kesempatan yang sama kepada mereka," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi tidak setuju dengan usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut larangan motor melintas di Jalan Thamrin dan Sudirman. Prasetyo menilai, jalan itu biasa dilalui VVIP.
"Saya enggak setuju. Kalau masalah larangan motor harus dikaji ulang karena itu kan jalan protokol yang dilalui oleh VVIP. Itu kan ada Istana, ada Kementerian, dan lain-lain. Kalau ada motor, ya, bukan kita diskriminasi, ya tapi diatur yang baik ya," ujar Pras, di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).
Prasetyo yang merupakan kader PDIP, akan berdiskusi dan berkomunikasi dengan Anies dan Sandi guna membahas rencana ini. Anies dan Sandi harus paham bahwa jalan di kawasan Thamrin sudah selayaknya tak boleh dilewati oleh sepeda motor.
"Dia harus berpikir itu VVIP, kalau nanti jalan sudah baik, protokolnya, semua dialihkan ke MRT, ya, dan busway ada. Kita kan menekan masyarakat beralih ke situ. Tapi kalau itu dilepas akhirnya kesemrawutan di protokol Jakarta terlihat," ucap politikus PDIP itu. [opinibangsa.info / kmp]
