Anies Baswedan: Kalau Tim Gubernur Dibiayai Swasta, Justru Akan Ada Konflik Kepentingan
Opini Bangsa - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era kepemimpinannya sepenuhnya akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tak ada lagi swasta yang membiayai staf gubernur seperti saat era Ahok.
Disamping itu, staf ini juga diperbanyak untuk mempercepat dan membantu kinerja Gubernur. Dari awalnya 26 staf menjadi 73 orang yang nama-namanya akan diumumkan secara transparan.
Otomatis dananya dari APBD naik, dari semula Rp 2 Miliar menjadi Rp 28,99 Miliar per tahun.
Anies mengatakan, pembiayaan tim gubernur yang menggunakan dana APBD akan lebih jelas pertanggungjawabannya dan lebih transparan. Anggota tim juga akan bekerja 100 persen untuk pemerintah DKI. Sedangkan staf gubernur yang dibiayai oleh swasta justru tidak lazim. "Kan lucu, secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaan di kantor gubernur,” kata Anies. “Terus yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau perusahaan swasta?"
"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur, menyususn kebijakan, membantu percepatan pembangunan justru dibiayai swasta maka potensi ada konflik kepentingan itu menjadi tinggi, karena itu sekarang kita buat transparan," kata Anies.
Berikut videonya:
[opinibangsa.info / pi]
