Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Moh Nizar Zahro menyebutkan, kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak maksimal dalam menggenjot pendapatan disektor penerimaan pajak per 30 September 2017 sebesar Rp770.7 triliun atau hanya 60 persen.
“Bahkan, capaian itu bisa dikatakan sudah masuk lampu merah bagi pemerintah, semestinya pada bulan September sudah masuk penerimaan pajak sekitar 963 triliun atau kurang sekitar 193 triliun dengan perhitungan rata-rata setiap bulan masuk penerimaan pajak sebesar Rp170 triliun dari pembagian 1.863.6 triliun di bagi 12 bulan,” kata Nizar di Jakarta, Jumat (13/10).
“Padahal, pajak sebagai instrumen pendapatan negara yang paling banyak,” tambahnya.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan apa yang harus dilakukan pemerintahan agar bisa mengenjot pendapatan pajak hingga akhir tahun ini, ia mengatakan hanya bisa berdoa agar hingga akhir Desember 2017 nanti target pajak mencapai Rp1.283.6 triliun.
“Kita doakan saja semoga tercapai Rp 1.283.6 triliun sebagai penerimaan pajak itu bisa tercapai selama 12 bulan sampai akhir desember 2017 nanti. Akan tetapi, melihat trend bulan September, pemerintah sudah tertinggal Rp193 triliun dari target penerimaan pajak, dan saya berpendapat sulit pemerintah untuk memenuhi target karena September aja kurang dari Rp193 triliun atau kalau dibagi 9 bulan sampai September 2017 pemerintah tertinggal penerimaan pajaknya Rp 21.5 triliun perbulan itu kalau kita bagi secara rata-rata perbulannya,” papar dia.
“Pemerintah bisa memaksimalkan pendapatan pajaknya, terutama kepada konglomerat besar yang menguasai hampir 90 persen perekonomian Indonesia baik ritel konvensional, e comerce atau bidang-bidang lain yang masih bisa di harapan untuk bayar pajak lebih maksimal,” pungkas politikus Gerindra itu.
aktual
