Hizbut Tahrir Indonesia resmi mendaftarkan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas keputusan pembubaran yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Juli lalu.
"Sudah didaftarkan, sudah diterima kemudian sudah masuk di daftar perkara," kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/10).
HTI mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap pembubaran yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan azas keterbukaan tanpa pemberian alasan yang jelas.
Pembubaran juga dianggap tidak memenuhi azas kecermatan, karena hanya memakai Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai dasar.
HTI pun mengajukan dua gugatan atau petitum ke PTUN Jakarta atas keputusan pembubaran tersebut.
"Pertama adalah penundaan. Jadi kami memohon pada PTUN putusan pencabutan itu ditunda berlakunya supaya kami bisa beraktivitas lagi. Kedua adalah pembatalan. Jadi sebelum pembatalan, kami minta penundaan dulu," katanya.
HTI saat ini tengah menunggu jadwal sidang perdana keluar. Ismail memperkirakan jadwal sidang keluar pekan depan.
HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.
Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di laman PTUN Jakarta, gugatan HTI bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 Oktober 2017.
Dalam gugatannya, HTI meminta SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan ditunda pelaksanaannya hingga ada kekuatan hukum yang mengikat.
Selain itu, dalam gugatannya, HTI meminta kepada pihak yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dirjen AHU untuk
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan tergugat mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017;
4. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.
Guru Besar Undip Tepis Semua Tudingan Miring Pemerintah Pada HTI, Sebar
CNNIndonesia
