 |
| Presiden Jokowidodo |
Jakarta| Media Oposisi-Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).Perppu tersebut digunakan pemerintah untuk menggebuk dan membubarkan Ormas HTI.
Llau setelah itu beredar dokumen 73 halaman yang memuat tuduhan daftar pengurus,anggota dan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dokumen ‘misterius” tersebut beredar sebelum HTI dibubarkan sepihak oleh pemerintah. Beberapa kalangan dari pihak pemerintah yang terkait dengan pembubaran HTI tidak ada yang mau mengakui dokumen tersebut.
Pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidak mengakui dokumen tersebut dan justru menuduh dokumen tersebut adalah hoax. “Enggak ada itu. Percuma kalau hoax,saya enggak mau menanggapi hoax” ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada Kamis (20/7). Bahkan ia menganggap tuduhan TNI terlibat adalah tindakan ngawur,”Mana ada saya yang mengusulkan,Ngawur,”tambahnya.
Setelah itu ramai-ramai setiap kementrian heboh dengan Polemik HTI ditengah isu "Reshuffle" kabinet, seakan ingin menunjukan prestasi pada Jokowi. Seperti halnya Kemenpora yang menahan anggaran Pramuka karena Adiyaksa Ketua Pramuka dinilai berafiliasai dengan HTI. Lalu Kemenristek Dikti akan menyisir dan memecat PNS Dosen yang ikut dan berafiliasi dengan HTI.
Baca Juga: Ramai Berburu Anggota HTI
Ini semakin semena-mena dan main hakim sendiri, Pancasila hanya jadi alat untuk menyerang kelompok-klompok yang tak disukai bukan lagi mengedepankan dialog untuk musyawarah. dan semakin latah pemerintah bertindak sesukanya semaunya sendiri.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menilai hiruk pikuk dan gonjang-ganjing keadaan seperti sekarang ini dikarenakan bangsa, baik pemerintah maupun rakyat telah meninggalkan Pancasila.
Tokoh Muhammadiyah itu menyebut, sistem politik yang ada saat ini diyakininya tidak bersesuaian dengan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila Itu "Musyawarah Bukan Asal Gebuk. [Mo]
