Kasus Beras PT IBU, Kapolri: Kami Ingin Selamatkan Petani, Masyarakat dan Pemerintah
Berita Islam 24H - Satgas Pangan Bareskrim Polri telah mengungkap gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU). Di situ diketahui telah terjadi praktik kecurangan pangan yang menyebabkan gejolak harga dan negara merugi.
Namun belakangan muncul pendapat bahwa apa yang dilakukan oleh PT IBU bukanlah pidana karena petani menjual gabah dengan sukarela. Hal ini langsung dibantah oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Menurut dia, penyelidikan kasus ini tak sembarangan dan sudah berbulan-bulan dilakukan. "Ada dugaan, persaingan curang, ada undang-undangnya itu 382BIS KUHP. Ada dugaan pelanggaran tentang persaingan usaha," terang dia di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/7).
Lalu kata dia ada juga dugaan nilai jual barang yang tidak sesuai dengan labelnya. "Artinya UUnya konsumen. Kenapa itu dilakukan? Lidik dilakukan. Ini bermula dari sebelum, jauh sebelum Ramadan, Bapak Presiden dalam ratas kabinet memerintahkan dan menginginkan agar ada stabilitas harga," papar dia.
Adapun tujuannya agar tidak memberatkan masyarakat. Akan tetapi bila terjadi kenaikan harga inflasi, maka itu akan memberatkan masyarakat dan memberatkan juga pemerintah yang harus memberikan subsidi. "Kami melihat bahwa komiditas-komiditas pangan ini melibatkan paling tidak ada tiga player, produsen, distributor atau pedagang, dan konsumen. Nah, Presiden menginginkan agar para produsen, petani khususnya mereka betul-betul naik kesejahteraannya. Kerja keras mereka berbulan-bulan itu betul-betul bisa mengangkat derajat kesejahterannya," sambung dia.
Jangan kata dia seolah-olah petani itu menjadi second class citizen, low class. Tito menambahkan, Presiden Joko Widodo berharap para petani mendapat untung. Akan tetapi, jangan sampai untung terlalu besar yang memberatkan konsumen. "Petani bekerja keras, konsumen yang membeli, konsumen ini juga sama. Presiden menginginkan agar konsumen, terutama yang middle ke low, mereka ini tidak dibebani dengan harga pangan yang tinggi yang di atas harga negara lain," sambung dia.
Adapun tujuannya kata dia bagus, untuk membantu petani, membantu masyarakat, sekaligus memberikan peluang kepada para pedagang supaya mereka mendapat untung. Tapi jangan sampai untungnya berlebihan kemudian di atas kesulitan para konsumen.
Dalam operasi Ramadniya yang lalu, salah satu target Polri kata dia adalah stabilitas harga pangan. "Selama dua bulan kami lakukan dengan membuat Satgas Pangan yang dipimpin oleh Pak Kadivhumas di bawah supervise Kabareskrim. Kemudian bersama Kementan, KPPU, Kemendag, semua bergerak. Ternyata dengan upaya perbaikan sistem maupun penegakan hukum Alhamdulillah kita senidiri lihat terjadi stabilitasi harga," urai dia.
Bahkan menurut Kementerian Pertanian dengan tidak terjadinya inflasi, triliunan uang masyarakat dan uang pemerintah bisa terselamatkan. "Lalu dengan keberhasilan itu dari semua komuditas ini yang terpenting itu adalah beras. Kenapa? Hitungan Mentan itu uang beredar untuk beras itu Rp 488 trilun. Artinya kira-kira hampir seperempat ABN kita. Nah , ini komoditas penting sehingga kami prioritaskan untuk mewujudkan pemerintah, Bapak Presiden khususnya. Petani padi, beras ini diuntungkan. Pedagang diuntungkan tetapi tidak terlalu memberatkan konsumen," tambah dia.
Mantan Kapolda Papua ini menerangkan, konsumen juga harus mendapatkan harga yang relative dapat dijangkau dan tidak jauh dengan negara-negara lain, bahkan bila perlu lebih murah. "Karena negara kita negara yang subur. Nah sehingga kami melakukan, bersama-sama membentuk tim, menyasar permasalahan beras. Kami tidak ingin mengintervensi mekanisme pasar. Tapi, ada aturan yang harus diikuti," terang dia.
Dia mencontohkan, seperti masalah perdagangan yang harus fair tidak boleh curang, tidak boleh juga ada monopoli dalam berusaha, tidak boleh menipu konsumen. "Sehingga tim ini bergerak melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan tentulah yang di sasar para pemain besar dulu. Nggak mungkin pemain kecil. Dampak besar itu di pemain besar. Kami melihat dari tim yang bergerak ini, mereka menemukan dugaan! Sekali lagi dugaan, saya berkali-kali mengatakannya. Dugaan adanya pelanggaran hukum dalam bentuk persaingan curang, dalam bentuk perlindungan konsumen," tambah dia.
Sehingga dilakukanlah penindakan kepada PT IBU. "Tujuannya apa? Yang paling utama kami juga ingin menyampaikan kepada publik bahwa kami sangat serius menangani permasalahan beras. Mafia-mafia beras itu ada, kami ingin agar para mafia beras, kami sudah ingatkan dalam konpres yang lalu, kami akan memprioritaskan mafia beras. Jangan dianggap remah, jangan dianggap enteng, ini bukan untuk gagah-gagahannya polisi," urai dia kembali.
Lalu kata dia, tujuan lainnya untuk menyelamatkan secara hukum, lalu menciptakan iklim yang baik, melindungi petani, melindungi pedagang juga yang baik, dan kemudian melindungi konsumen. Setelah Polro melakukan sidak ke sana, dari hasil sebulan itu kata Tito maka Polri melakukan langkah-langkah pemeriksaan.
"Kalau nanti ada yang berpendapat ini tidak ada pelanggaran hukum. Nggak papa, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, saya juga memerintahkan kepada Satgas koordinasi terus internal dengan Kementan, KPPU, Kemendag, Balai POM, puslabfor, semua lihat apakah betul ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran jangan ragu-ragu ditindak," tegas dia.
Akan tetapi, kalau tidak ada pelanggaran juga lakukan klarifikasi. "Tapi, sekali lagi tim yang telah bergerak selama sebulan berpandangan bahwa ada dugaan. Oleh karena itu ini tim sudah bergerak berjalan, interview sudah dilakukan, pemanggilan sudah dilakukan, nanti baru kami selesai, nanti baru mereka akan menyimpulkan kembali, akan disampaikan kepada public," tukas dia. [beritaislam24h.info / jpc]
