Umatuna.com - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyambut baik tawaran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab agar dirinya membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF-MUI dengan Pemerintah.
Permintaan Habib Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talk show kasus Rizieq, di kawasan Matraman, Jakarta, Jumat (16/6) lalu.
"Saya berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPF-MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa," kata Yusril di sebuha Hotel, di Jakarta Pusat, Rabu (21/6).
Yusril berkeyakinan para tokoh itu beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa, dan negara.
Menurut Yusril, berbeda pendapat dengan pemerintah adalah sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi.
Sebaliknya, lanjut Yusril, pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.
"Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," tandasnya. (rmoljakarta)
Permintaan Habib Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talk show kasus Rizieq, di kawasan Matraman, Jakarta, Jumat (16/6) lalu.
"Saya berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPF-MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa," kata Yusril di sebuha Hotel, di Jakarta Pusat, Rabu (21/6).
Yusril berkeyakinan para tokoh itu beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa, dan negara.
Menurut Yusril, berbeda pendapat dengan pemerintah adalah sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi.
Sebaliknya, lanjut Yusril, pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.
"Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," tandasnya. (rmoljakarta)