Dalam RAPBN 2016 terlihat tiga kebohongan pemerintah. Pertama kebohongan proyek HSR tidak menggunakan dana APBN. Kedua, pembangunan gedung DPR akhirnya dilaksanakan. Ketiga, pembangunan infrastruktur besar-besaran hanya isapan jempol.
Lewat lobi-lobi politik tingkat tinggi dan tawar-menawar proyek, akhirnya pemerintah bisa bernafas lega, karena DPR telah menyetujui RAPBN 2016 menjadi APBN. Sekarang tinggal tugas pemerintah untuk mematangkan berbagai macam program agar asusmsi-asumsi dalam APBN 2016 dapat terealisasi.
Postur APBN 2016 tidak banyak berubah dibandingkan dengan APBN-P 2015. Seperti, belanja negara tetap lebih besar dari pendapatan negara, belanja kementerian dan lembaga mendominasi belanja negara, pengurangan subsidi energi dan lain-lain.
Pendapatan negara ditargetkan akan mencapai Rp 1.848 triliun. Dari jumlah ini, pendapatan pajak diharapkan dapat memberikan peranan sebesar 73%. Walau target pendapatan pajak tahun ini bisa dipastikan meleset, tapi pemerintah masih yakin bahwa tahun depan pendapatan pajak akan naik hampir 5% dari target tahun ini.
Pemerintah tampaknya yakin bahwa kebijakan tax amnesty dan penurunan pajak penghasilan revaluasi aset bisa mendongkrak pendapatan pajak. Target tax ratio memang ditingkatkan, tapi bagaimana untuk mencapainya tidak dijelaskan ke masyarakat.
Sedangkan dari sisi belanja negara, target APBN 2016 sebesar Rp 2.121 triliun. Alokasi belanja negara APBN 2016 tidak banyak berubah. Dari sisi belanja negara inilah sempat ada tarik menarik antara DPR dengan Pemerintah. DPR mempersoalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke beberapa BUMN sebesar Rp 38 triliun, terutama PMN ke PT Wijaya Karya.
Karena PT Wijaya Karya salah satu perusahaan konsorsium Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (high speed railwayl/HSR), PT Wijaya Karya mendapatkan PMN sebesar Rp 4 triliun. Padahal, pemerintah sempat sesumbar bahwa pembangunan HSR tidak menggunakan dana dari APBN.
DPR akhirnya setuju dengan dana PMN ke BUMN, setelah pemerintah memberikan mereka hadiah dalam APBN 2016 berupa anggaran pembangunan gedung DPR Rp 700 miliar. Anggaran pembangunan gedung DPR diperkirakan menggunakan skema proyek tahun jamak (multi years). Artinya, anggaran tersebut akan kembali timbul dalam APBN selanjutnya.
Padahal Presiden Jokowi sempat sesumbar tidak akan memberikan dana bagi pembangunan gedung DPR. Nyatanya, setelah ditekan oleh anggota DPR, Pemerintahan Jokowi menyerah juga.
Bila wakil rakyat mendapatkan anggaran supaya lebih nyaman saat bekerja, nasib berbeda dialami oleh rakyat. Subsidi energi bagi rakyat justru kembali dipotong. Bila tahun ini pemerintah masih menganggarkan subsidi energi Rp 138 triliun, tahun depan subsidi energi dipangkas menjadi Rp 121 triliun atau turun sebesar 14%.
Dengan anggaran subsidi energi sebesar itu, artinya pemerintah tetap tidak akan memberikan subsidi kepada BBM jenis premium. Permasalahannya, apakah berani pemerintah menaikkan harga premium ketika harga minyak internasional naik? Janganlah Pertamina kembali disuruh menanggung kerugian menjual BBM non subsidi seperti tahun ini. Di samping BBM, pemerintah juga akan semakin ketat dengan subsidi listrik bagi rakyat miskin.
Janji pemerintah untuk mengalokasikan subsidi energi untuk pembangunan infrastruktur juga tidak terealisasi. Anggaran untuk membangun infrastruktur dalam APBN 2016 hanya 313 triliun atau 14,8% dari APBN 2016.
Dibandingkan dengan APBN 2015 anggaran inftrastruktur hanya mengalami kenaikan 8%. Tidak jauh berbeda dengan kenaikan belanja negara APBN 2016 dibandingkan APBN 2015. Janji pemerintah untuk menaikkan anggaran infrastruktur dalam jumlah besar terbukti juga bohong.
Dalam APBN 2016 terlihat tiga kebohongan pemerintah. Pertama kebohongan proyek HSR tidak meggunakan dana APBN. Kedua, pembangunan gedung DPR akhirnya dilakasanakan. Ketiga, pembangunan infrastruktur besar-besaran hanya isapan jempol.
Satrio AN
Sumber Foto:
Vibizmedia.com
Fotografer:
Rully
Lewat lobi-lobi politik tingkat tinggi dan tawar-menawar proyek, akhirnya pemerintah bisa bernafas lega, karena DPR telah menyetujui RAPBN 2016 menjadi APBN. Sekarang tinggal tugas pemerintah untuk mematangkan berbagai macam program agar asusmsi-asumsi dalam APBN 2016 dapat terealisasi.
Postur APBN 2016 tidak banyak berubah dibandingkan dengan APBN-P 2015. Seperti, belanja negara tetap lebih besar dari pendapatan negara, belanja kementerian dan lembaga mendominasi belanja negara, pengurangan subsidi energi dan lain-lain.
Pendapatan negara ditargetkan akan mencapai Rp 1.848 triliun. Dari jumlah ini, pendapatan pajak diharapkan dapat memberikan peranan sebesar 73%. Walau target pendapatan pajak tahun ini bisa dipastikan meleset, tapi pemerintah masih yakin bahwa tahun depan pendapatan pajak akan naik hampir 5% dari target tahun ini.
Pemerintah tampaknya yakin bahwa kebijakan tax amnesty dan penurunan pajak penghasilan revaluasi aset bisa mendongkrak pendapatan pajak. Target tax ratio memang ditingkatkan, tapi bagaimana untuk mencapainya tidak dijelaskan ke masyarakat.
Sedangkan dari sisi belanja negara, target APBN 2016 sebesar Rp 2.121 triliun. Alokasi belanja negara APBN 2016 tidak banyak berubah. Dari sisi belanja negara inilah sempat ada tarik menarik antara DPR dengan Pemerintah. DPR mempersoalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke beberapa BUMN sebesar Rp 38 triliun, terutama PMN ke PT Wijaya Karya.
Karena PT Wijaya Karya salah satu perusahaan konsorsium Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (high speed railwayl/HSR), PT Wijaya Karya mendapatkan PMN sebesar Rp 4 triliun. Padahal, pemerintah sempat sesumbar bahwa pembangunan HSR tidak menggunakan dana dari APBN.
DPR akhirnya setuju dengan dana PMN ke BUMN, setelah pemerintah memberikan mereka hadiah dalam APBN 2016 berupa anggaran pembangunan gedung DPR Rp 700 miliar. Anggaran pembangunan gedung DPR diperkirakan menggunakan skema proyek tahun jamak (multi years). Artinya, anggaran tersebut akan kembali timbul dalam APBN selanjutnya.
Padahal Presiden Jokowi sempat sesumbar tidak akan memberikan dana bagi pembangunan gedung DPR. Nyatanya, setelah ditekan oleh anggota DPR, Pemerintahan Jokowi menyerah juga.
Bila wakil rakyat mendapatkan anggaran supaya lebih nyaman saat bekerja, nasib berbeda dialami oleh rakyat. Subsidi energi bagi rakyat justru kembali dipotong. Bila tahun ini pemerintah masih menganggarkan subsidi energi Rp 138 triliun, tahun depan subsidi energi dipangkas menjadi Rp 121 triliun atau turun sebesar 14%.
Dengan anggaran subsidi energi sebesar itu, artinya pemerintah tetap tidak akan memberikan subsidi kepada BBM jenis premium. Permasalahannya, apakah berani pemerintah menaikkan harga premium ketika harga minyak internasional naik? Janganlah Pertamina kembali disuruh menanggung kerugian menjual BBM non subsidi seperti tahun ini. Di samping BBM, pemerintah juga akan semakin ketat dengan subsidi listrik bagi rakyat miskin.
Janji pemerintah untuk mengalokasikan subsidi energi untuk pembangunan infrastruktur juga tidak terealisasi. Anggaran untuk membangun infrastruktur dalam APBN 2016 hanya 313 triliun atau 14,8% dari APBN 2016.
Dibandingkan dengan APBN 2015 anggaran inftrastruktur hanya mengalami kenaikan 8%. Tidak jauh berbeda dengan kenaikan belanja negara APBN 2016 dibandingkan APBN 2015. Janji pemerintah untuk menaikkan anggaran infrastruktur dalam jumlah besar terbukti juga bohong.
Dalam APBN 2016 terlihat tiga kebohongan pemerintah. Pertama kebohongan proyek HSR tidak meggunakan dana APBN. Kedua, pembangunan gedung DPR akhirnya dilakasanakan. Ketiga, pembangunan infrastruktur besar-besaran hanya isapan jempol.
Satrio AN
Sumber Foto:
Vibizmedia.com
Fotografer:
Rully
