Oleh :lmambaik
Mediaoposisi.com-Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terjun langsung terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Minggu (14/10) lalu, tim satgas penindakan lembaga antirasuah banyak menyita sejumlah uang suap dari Direktur Operasional Lippo Grup.Termasuk Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, melalui berbagai perantara.
Meskipun KPK sudah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Namun hingga saat ini, lembaga antirasuah yang digawangi Agus Raharjo cs ini belum bisa menetapkan kepastian Lippo Grup sebagai tersangka dari pihak korporasi.
Dikutip dari JawaPos.com Menanggapi hal ini, aktivis antikorupsi Erwin Natosmal Oemar mengatakan, KPK harus berani menetapkan Lippo Grup sebagai tersangka dari pihak korporasi.
Ini karena menurutnya, Lippo banyak melakukan hal serupa pada kasus sebelumnya. “Saya rasa KPK harus menerapkan pidana korporasi terhadap grup ini. Apalagi grup korporasi ini (Lippo) bukan sekali ini saja melakukan praktik koruptif. Dalam kasus suap terhadap Edi Nasution, Panitera PN Jakpus, orang-orang yang berpengaruh dalam grup ini juga terlibat praktik mafia peradilan,” kata Erwin ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (20/10).
Permasalahnya sangat pelik sekali pasalnya KPK saat ini berhadapan langsung dengan Mafia-mafia besar yang sudah barang tentu pengaruhnya dibidang politik sangat besar.Belum lagi terkait kasus buku merah Polri yang melibatkan jajaran tinggi Polri yang saat ini tak kunjung terselsaikan.
Politisi PDIP Kwik Kian Gie di acara TV one (21/10/2014),menyinggung juga terkait presiden jokowi dikendalikan oleh para pengusaha yang sering di sebut dengan 9 naga taipan.
Mengingat psikologi politik dalam sistem demokrasi yang mengharuskan sebuah modal sebagai sarana menuju kursi kekuasaan.Artinya peran pengusaha besar seperi James Riady tentu dibutuhkan.Pertanyaanya apakah pengusaha 9 naga taipan sepeti James tidak diperlukan lagi? Ataukah mr.James sudah mulai berpindah haluan ?Mengingat Uang mengikuti The Winner.
Maka dari itu mau tidak mau KPK harus lebih berani lagi untuk membrantas korupsi di negeri ini.Tapi semua itu tergantung dengan Idealisme KPK itu sendiri.Beranikah KPK ?[Mo/an]
