Oleh : Pita Nirmalasari
(Aktivis Mahasiswi)
Mediaoposisi.com- Kejutan setelah hari fitri, Pemerintah keluarkan elpiji 3 kg non subsidi. Dengan alasan Karena ada masyarakat membutuhkan tabung dengan kemasan kecil yang tidak bersubsidi maka pemerintah menyediakannya. PT pertamina (persero) sendiri yang memastikan akan mengeluarkan elpiji 3 kg ini.
Penjualan ini rencananya akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2018. Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan,elpiji ini nantinya akan dijual bebas kepada masyarakat. Artinya baik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun yang mampu bisa membelinya (okezone.com (22/6/2018)).
Dengan kisaran harga Rp 39 ribu gas elpiji ini akan dijual.
Namun menjadi gelitikan untuk masyarakat mungkinkah masyarakat lebih memilih elpiji non subsidi daripada subsidi? Sangat mungkin jika ada kesadaran masyarakat “mampu” untuk membelinya, namun kenyataan masyarakat tetap memilih efisiensi kalau ada yang subsidi kenapa harus beli non subsidi yang jelas lebih murah.
Lalu menjadi permasalahan lagi ketika terjadi kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kg semisal yang terjadi beberapa waktu lalu di berbagai daerah sebelum ramadhan dan hanya tersedia elpiji non subsidi sedangkan masyarakat sangat membutuhkan, otomatis masyarakat terpaksa membeli gas non subsidi.
Penjualan gas elpiji 3 kg dengan klasifikasi subsidi dan non subsidi seolah menunjukan dengan jalan halus menarik elpiji 3 kg subsidi. Inilah bukti kesenjangan ekonomi produksi kapitalisme yang kian hari kian menyengsarakan rakyat.
Tak peduli berjanji tetap menyediakan gas elpiji subsidi seperti yang dianggarkan APBN, kekhawatiran pasti terjadi pada masyarakat akan ketersediaan elpiji subsidi mengingat pernah terjadi kelangkaan. Sehingga memunculkan pertanyaan, untuk siapa kebijakan ini?benarkah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?
Atau ini memang jalan halus mencabut subsidi rakyat akan elpiji? Setelah BBM naik, Listrik pernah naik, cabai mahal,garam yang sempat naik, rupiah melemah, Utang LN negara membengkak. Kian jelas bagaimana kebijakan-kebijakan yang semakin hari tak berpihak kepada rakyat.
Semoga apa yang saya tulis dapat menjadi perhatian sehingga dapat mempertimbangkan setiap kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat dan agar benar-benar terwujud kesejahteraan sosial negeri ini.[MO/sr]
