PDIP Ingin Pergantian Panglima TNI Dimulai Bulan Ini
Opini Bangsa - Komisi I DPR meminta Presiden Joko Widodo segera memeroses pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Proses pergantian Panglima harus segera dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dan sejumlah agenda politik di tahun 2018.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta, Presiden segera mengusulkan nama calon pengganti Jenderal Gatot yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Menurutnya, nama calon Panglima TNI harus dikirim pada masa sidang ini, karena DPR akan memasuki masa reses pada pertengahan Desember mendatang.
"Sebaiknya nama pengganti Gatot Nurmantyo sudah diusulkan Presiden ke DPR pada bulan ini. Jika dikirim setelah masa sidang ini, saya khawatir proses pergantian Panglima TNI akan terlambat," ujar politisi PDIP itu dalam diskusi bertajuk 'Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI' di Jakarta, Kamis (23/11).
Purnawirawan Jenderal TNI AD bintang dua ini juga menuturkan, sejumlah alasan agar Presiden segera mengusulkan nama calon Panglima TNI. Dengan begitu, proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dapat segera dilakukan DPR.
"Alasan pertama, DPR akan memasuki masa reses pada tanggal 13 Desember 2017 sampai 14 Januari 2018. Pada pertengahan Januari hingga Maret 2018 DPR memasuki masa sidang, kemudian kembali memasuki masa reses," tutur bekas Sekretaris Militer Presiden ini.
Artinya, sambung dia, waktu untuk memeroses pergantian Panglima TNI di DPR cukup singkat. Padahal, DPR adalah lembaga yang akan memberikan persetujuan terhadap calon Panglima TNI, kemudian disampaikan kepada Presiden.
"Jika tidak dilakukan pada masa kerja sekarang, itu bisa bablas. Bisa-bisa kita punya Panglima TNI dalam status pensiun, jadi purnawirawan. Itu tidak boleh terjadi," tegas dia.
Alasan kedua, kata Hasanuddin, pada awal tahun 2018 tahapan proses pilkada serentak akan mulai. TNI akan terlibat dalam membantu Polri dalam melakukan pengamanan pilkada serentak.
"Pada awal Januari nanti, Panglima yang baru sudah mulai pengamanan pemilu. Ada bantuan yang akan disiapkan oleh Panglima TNI kepada Kapolri. Setidaknya, harus ada orientasi satu bulan atau dua bulan untuk Panglima baru dalam mendistribusikan pasukan TNI dalam membantu Polri," ucapnya.
Karena itu, lanjut dia, proses pergantian Panglima TNI cukup beralasan untuk segera dilaksanakan. "Bukan ada keinginan supaya disegerakan, tidak. Memang disegerakan untuk kepentingan bangsa dan negara," tegas Hasanuddin. [opinibangsa.info / rmol]
