Jagland dan Obama saat penyerahan penghargaan Nobel Perdamaian.
Hidayatullah.com—Panitia Penghargaan Nobel Perdamaian yang berbasis di Norwegia hari Selasa (3/3/2015) mencopot Thorbjoern Jagland dari jabatannya sebagai ketua. Tindakan itu merupakan hal belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Nobel.
Tanpa menjelaskan alasan keputusannya, Panitia Nobel Perdamaian mengatakan bahwa meskipun jabatan ketua dicopot tetapi Jagland masih menjadi anggota komite tersebut.
Jagland menimbulkan serangkaian kontroversi selama memimpin komite tersebut.
Tahun 2009 komite dikecam karena keputusannya memberikan hadiah Nobel Perdamaian kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Selain karena peran Obama di level internasional sebagai pemimpin masih kurang dari 9 bulan, Amerika yang dipimpinnya ketika itu sedang menjalani perang di Afghanistan sekaligus di Iraq.
Setahun kemudian, komite pimpinan Jagland membuat kehebohan dengan memberikan Nobel Perdamaian kepada disiden China, Liu Xiaobo. Akibatnya secara efektif hubungan antara Norwegia dan China membeku.
Tahun 2012 lagi-lagi komite pimpinan Jagland menimbulkan kecaman internasional. Pasalnya, hadiah Nobel Perdamaian justru diberikan kepada Uni Eropa atas “komitmennya kepada perdamaian dan rekonsiliasi, demokrasi dan HAM.” Keputusan itu dikecam dan diolok-olok oleh banyak kritikus, dan bahkan orang-orang yang pernah menerima penghargaan Nobel Perdamaian.
Panitia Kobel Perdamaian mengatakan, Jagland akan diganti oleh wakil komite saat ini, Kaci Kullman Five.
“Demi menjaga tradisi, saya tidak akan berkomentar atau melaporkan apa yang dikatakan selama rapat,” kata Kaci, perihal pencopotan Jagland dari kursi ketua dan pengangkatan dirinya untuk memimpin Panitia Nobel Perdamaian seperti dikutip AFP.
Jagland adalah mantan pemimpin Partai Buruh Norwegia. Dia pernah menjabat sebagai perdana menteri, menteri luar negeri dan juru bicara (ketua) parlemen. Jagland banyak menghabiskan masa kerjanya di dunia politik untuk mengusahakan Norwegia bergabung dengan Uni Eropa.
Panita Nobel Perdamaian terdiri dari lima anggota yang ditunjuk oleh parlemen Norwegia, tetapi lembaga itu mengklaim independen dalam pengambilan keputusannya.
Dengan diumumkannya keputusan pergantian kepemimpinan komite itu, berarti lembaga tersebut dikendalikan oleh para politisi yang kebanyakan berideologi sayap kanan.*
